Pokja ULP tidak konsisten

22

Laporan: Irsandi-Medan | Kelompak Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Event Organizer Ramadhan Fair 2018 tidak konsisten dalam mengambil keputusan. Padahal, dokumen pengadaan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunan.

Hal itu dapat ditilik melalui berita acara hasil pelelangan sederhana, bernomor: 14/RF/AGAMA/PLP/IV/2018, tanggal 30 April 2018, yang diperoleh M24 dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Di sini, Pokja menjelaskan jadwal pelelangan hingga penandanganan kontrak berlangsung 13 April-07 Mei 2018 (25 hari kelender). Sedangkan dalam lembar data pemilihan (LDP) diterangkan masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen pengadaan.

Pada evaluasi penawaran tahap pertama, Pokja mengambil keputusan sesuai isi dokumen pengadaan. Sehingga, hasil evaluasi terhadap empat perusahaan yang ikut memasukkan penawaran, semuanya dinyatakan tidak lulus/gugur. Dan, pelelangan dinyatakan gagal.

Namun, pada evaluasi penawaran tahap kedua (teknis), Pokja menyatakan PT. Cakrawala Indo Semesta dan PT. Genindo Pro Indonesia tidak lulus karena tidak memiliki KD=5NPT atau KD=HPS pada sub bidang pekerjaan sejenis. Padahal, penilaian itu seharusnya diberlakukan pada tahap evaluasi kualifikasi, yang normatifnya berlangsung setelah evaluasi teknis dan harga.

Alasan lain yang dibuat Pokja untuk menggugurkan PT Genindo Pro Indonesia dan PT JA Pro Indonesia adalah pada kedua perusahaan itu ditemukan beberapa kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan, serta pemindaian usulan design (layout).

Di sini, Pokja menafsirkan adanya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan). Akan tetapi, Pokja tetap melangsungkan pelelangan. Semestinya, sesuai klausul pada dokumen pengadaan, pelelangan langsung dinyatakan gagal jika terdapat indikasi persekongkolan di antara perusahaan peserta.

Pantauan M24 di lokasi proyek Ramadhan Fair 2018, Minggu (10/5), terlihat tenda roders (spesifikasi teknis: ukuran 20 x 140 meter, bentang 5 meter, jarak antar tiang 5 meter) telah berdiri. Namun, terdapat pada bagian tenda yang tidak tertutupi atap. Padahal, cara pembayaran proyek, lump sum (sekaligus). Sedangkan di dalam areal kolam Sri Deli, terlihat sejumlah pekerja dan tukang las sedang mengerjakan pondasi panggung, jembatan dan pagar besi.

Pada sisi luar kolam Sri Deli, terlihat sejumlah titik pembongkaran pada bagian bangunan dan tumpukan hasil bongkaran, di sekitar tiang tenda Ronders. Salah satunya, pembongkaran pada bangunan pot bunga. Dan, pembongkaran ini sengaja dilakukan, agar tiang tenda berdiri tersusun.

Pemerhati taman, Miduk Hutabarat berpendapat, Taman Sri Deli dikategorikan sebagai ruang terbuka non hijau. Semestinya tidak dilakukan pemagaran. Namun, begitu revitalisasi, pemerintah mengalokasikan uang negara untuk melakukan pemagaran keliling.

Begitu pemagaran dilakukan, pemerintah melaksanakan kegiatan rutin tahunan, Ramadhan Fair. Nah, dalam pelaksanaannya, mengharuskan terjadi pembongkaran pada sisi luar pagar, seperti pembongkaran pada bangunan pot bunga.

“Perusahaan yang menang sebagai penyedia dan pelaksana kegiatan Ramadhan Fair, harus bertanggungjawab dan memperbaiki bangunan yang hancur karena pembongkaran,” tegas Ir Miduk Hubarat kepada M24 via handphone, kemarin. (bersambung)

Loading...