Proyek Jalan Karo-Langkat Distop, Ratusan Warga Kecam Dinas Kehutanan Sumut

27

KARO-M24 | Penghentian pekerjaan pembangunan peningkatan jalan tembus Karo-Langkat, yang ditampung di APBD Sumut TA 2018 senilai Rp14 miliar, dikecam warga.

Kegeraman warga Desa Pamah Semelir dan Telagah, Kecamatan Sei Binge, Langkat dan sebagian warga Karo, terhadap sikap Dinas Kehutanan Provsu tersebut, terungkap saat warga gelar unjuk rasa di lokasi proyek, Minggu (2/9).

Aksi warga dipicu akibat tindakan Dinas Kehutanan Provsu merasa keberatan, jika pihak rekanan melakukan pekerjaan proyek tersebut.

Warga dari puluhan Desa Kecamatan Sei Binge, Kabupaten Langkat dan seputaran Kecamataan Naman Teran, Kabupaten Karo, sangat mengharapkan jalan tembus Karo-Langkat, bisa secepatnya direalisasikan. Dengan dibukanya jalur penghubung ini, Desa Kuta Rayat (Kabupaten Karo)-Desa Telagah (Kabupaten Langkat), akan meningkatkan perekonomian masyarakat berbatasan, yang juga memiliki sejarah. Sebab, terbuka jalur distribusi barang dan manusia yang relatif lebih cepat dan murah.

Hal itu diungkapkan Indra S Pandia, warga setempat, diamini warga lainnya, Putra Taruna, Pelin Depari, Arnis Ginting, Daris Kaban, Surya Kencana Sembiring dan Amsyah Sebayang, kepada wartawan, Sabtu (1/9).

Menurut Indra, sudah lama mimpi warga Karo dan Langkat, kalau jalan alternatif tersebut bisa secepatnya terealisasi. “Untuk itu, Dinas Kehutanan Provinsi diminta bijak bertindak, jangan asal melarang, karena proses pengusulan jalan ini ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk ke pihak TNGL dan UNESCO, sudah ditempuh dan prosesnya sangat panjang,” lontarnya.

Ketua DPC Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo, Sarjana Ginting, mengatakan, pembangunan peningkatan jalan alternatif Langkat-Karo, semakin terasa dibutuhkan, menghindari terjadinya kemacetan parah yang kerap terjadi di jalan nasional Medan-Berastagi.

“Derasnya tuntutan masyarakat agar jalur Karo-Langkat dijadikan sebagai jalur alternatif, sangat wajar, mengingat seringnya kemacetan parah jalur utama Medan-Berastagi,” ungkapnya.

Salah seorang warga Karo yang menetap di Kanada, Esther B Rusty Needoba, mengungkapkan, jika memang untuk kepentingan umum, kenapa Dinas Kehutanan Pemprovsu keberatan. “Apa pun alasannya tidak bisa diterima akal sehat, kalau mau fair urus itu ribuan hektar kawasan hutan lindung yang sudah digunduli. Hanya ada dua solusi mengatasi kemacetan parah di jalan utama Medan-Berastagi, yakni pembangunan Tol Medan-Karo atau pembangunan jalan alternatif Karo-Langkat,” tandasnya. (sekilap)

Loading...