Proyek Mangkrak, Pejabat & Sejumlah Rekanan RSUD Sidimpuan Dipolisikan

SIDIMPUAN-M24 | Anggota Komisi III DPRD Padangsidimpuan, Timbul Simanungkalit, melaporkan sejumlah pejabat dan rekanan proyek RSUD Padangsidimpuan ke Polda Sumatera Utara. Laporan terkait mangkrak (terbengkalai)-nya pengerjaan proyek yang bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Mereka yang dilaporkan ke Polda Sumut di antaranya
Iskandar Bro (Direktur PT Res Karya),
Ibnu Chusaini (Inspector CV Dexa Utama),
Firdho Mario Dhono (Direktur CV Pelita Buana Konsultan),
Dr Aminuddin mantan Direktur RSUD Kota Padangsidimpuan,
Sahwan pejabat pembuat komitmen,
Syamsir Siregar Asisten PPK RSUD Kota Padangsidimpuan,
Sumihardi Manalu (tim teknis Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Padangsidimpuan)
dan Makmur Gede (tim teknis Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Padangsidimpuan).

Timbul menjelaskan, alasannya melaporkan pengerjaan proyek itu karena kontraknya diperpanjang sampai dua kali. Selanjutnya, konstruksi bangunan tidak lagi seperti yang direncanakan.

Loading...

Selain itu, politikus asal Partai Nasdem itu juga mendugaa PT RK selaku pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, tapi ditutup-tutupi oleh PPK dan seluruh direksi pekerjaan.
“Pekerjaan instalasi pemadam kebakaran ringan (APAR) ditiadakan dan instalasi Fire Alarm, Instalasi Gas Medical juga ditiadakan,” paparnya kepada wartawan, kemarin (25/8).

Timbul menjelaskan, pekerjaan instalasi lift sampai 31 Juli 2017 belum terpasang, padahal masa waktu kontrak sudah lama berakhir. “Pokoknya, pekerjaannya amburadul dan pantas untuk diseret ke ranah hukum,” tegasnya.

Proyek pengerjaan RSUD Padangsidimpuan, jelas Timbul, bersumber dari dana alokasi khusis (DAK) 2017 dengan Nilai Kontrak Rp22.057.053.000 (22 miliar lebih). Timbul menduga, pelaksana dan pemberi kerja telah bersekongkol menutupi ketidakmampuan PT RK dalam menyelesaikan pekerjaannya. “Selain itu¬†pelaksana dan pemberi kerja telah mengabaikan kemudahan akses pasien menuju ruang UGD dengan merubah desain bangunan,” imbuhnya.

Mantan aktivis buruh itu berharap kepada penegak hukum agar secepatnya melakukan tindakan hukum sehingga praktik yang merugikan negara dapat segera diantisipasi. (zia)

Loading...