Ramadhan Fair 2018, Fraksi PKS desak Pemko Medan batalkan kontrak

42

Irsandi-Medan | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko Medan) segera membatalkan kontrak perjanjian kegiatan Ramadhan Fair 2018 dengan HPS Rp2,8 miliar.

Sebab, muncul dugaan penyimpangan spesifikasi teknik (spektek) pada pekerjaan persiapan, seperti pekerjaan konstruksi pembuatan panggung undangan, jembatan, pagar, serta panggung utama.

“Perjanjian kontrak bisa batal (pemutusan kontrak-red) dan bisa dibatalkan sepihak,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, H Jumadi kepada M24, Senin (14/5).

Dalam dokumen pengadaan tentang syarat-syarat umum kontrak, dibenarkan pemutusan kontrak dilakukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) secara sepihak, apabila penyedia tidak memenuhi kewajiban. Yakni tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab. Selain itu, penyedia tidak mengambil langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan.

“Batalkan kontrak. Kalau diteruskan, bisa jadi temuan. Apalagi ini menyangkut penggunaan uang negara yang cukup besar,” ujar Jumadi mengingatkan Kepala Bagian Keagamaan Setda Kota Medan, Adlan SPd MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Event Organizer Ramadhan Fair XV.

Pantauan M24, sampai kemarin sore di lokasi proyek Ramadhan Fair, Taman Sri Deli dan Jln Mesjid Raya Medan, terlihat sejumlah pekerja (tukang las) melaksanakan pekerjaan konstruksi pada rangka panggung undangan, pagar dan jembatan di dalam kolam. Sedangkan di panggung utama, terpampang spanduk bertuliskan jadwal pelaksanaan kegiatan, mulai 16 Mei-14 Juni 2018 (30 hari).

Mengacu pada syarat-syarat khusus kontrak, penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 46 hari terdiri dari 12 hari masa persiapan, 30 hari masa pelaksanaan kegiatan dan 4 hari masa pembersihan area. Bila pelaksanaan kegiatan mulai 16 Mei 2018, berarti masa persiapan dimulai 4 Mei setelah surat penunjukan penyedia barang/jasa diterbitkan dan penandatangan kontrak. Sedangkan masa pembersihan, wajib dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri, 15 Juni-18 Juni 2018 mendatang.

“Walaupun uang muka sudah dikeluarkan, kontrak bisa dibatalkan. Jika teruskan, bisa menimbulkan masalah,” tegas H Jumadi, menanggapi dugaan penyimpangan pada proses lelang hingga menimbulkan dampak pada pelaksanaan proyek kategori jasa lainnya dengan cara pembayaran lumpsum. (bersambung…)

Loading...