Ramadhan Fair 2018, Inspektorat harus periksa Pokja ULP

Irsandi-Medan | Inspektorat Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus memeriksa hasil kerja Kelompak Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Event Organizer Ramadhan Fair 2018. Sebab, pelaksanaan pelelangan diduga menyimpang dari dokumen pengadaan. Selain itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Adlan SPd MM harus mengambil sikap.

Sesuai isi dokumen pengadaan Ramadhan Fair 2018, KPA dan Inspektorat diberi kewenangan untuk menindaklajuti temuan tentang pelaksanaan lelang. Kepala Bagian Keagamaan Setda Kota Medan, Adlan SPd MM selaku KPA, pun berwenang untuk menyatakan pelelangan gagal, apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan.

Ketidaksesuaian terutama terjadi pada informasi jadwal pelelangan. Pada Lembar Data Pemilihan (LDP) diterangkan bahwa masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen pengadaan. Sedangkan dalam situs milik pemerintah www.lpse.pemkomedan.go.id, dijelaskan jadwal pelelangan (pengumuman pascakualifikasi-penandatanganan kontrak) berlangsung mulai tanggal 13 April-07 Mei 2018 (25 hari kelender).

Loading...

Begitu juga dengan pelaksanaan evaluasi tahap kedua, terhadap empat perusahaan yang melakukan penawaran, PT Cakrawala Indo Semesta, PT Global Gemilang, PT Genindo Pro Indonesia dan PT JA Pro Indonesia. Di sini, Pokja ULP tidak memahami isi dokumen tentang pelaksanaan evaluasi penawaran.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) LSM Garuda Medan, Abdul Hamid BA SH (Angga) mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) segera turun dan melakukan pemeriksaan. Sebab, instansi bentukan pemerintah ini, diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan intern (audit intern).

“Kita mendesak Inspektorat, segera melakukan audit terhadap kinerja, pelaksanaan dan hasil pelelangan proyek Ramadhan Fair. Bila lelangnya amburadul, bagaimana dengan pelaksanaannya. Tindak tegas anggota Pokja yang terbukti lalai dalam melaksanakan lelang. Bila perlu, evaluasi kinerja KPA,” tegas pria akrab disapa Angga ini, kepada M24 via telepon.

Selain itu, Polisi dan Kejaksaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Ramadhan Fair2018. Apalagi, proyek bernilai miliaran rupiah (nomor DPA : 4.16.03.17.15.5.2) ini dikategorikan belanja jasa. Sehingga, pengawasan harus dilakukan sejak persiapan, pelaksanaan hingga pembersihan. “Bila terjadi penyimpangan, aparat penegak hukum harus tegas, “ujar Abdul Hamid.

Pantauan M24 di lokasi pengerjaan, Jumat (11/5) kemarin, terlihat sejumlah pekerja dan tukang las masih mengerjakan rangka panggung untuk undangan, dan jembatan dari VIP ke panggung di dalam kolam. Sedangkan bagian tenda yang belum tertutupi atap, tetap dibiarkan. (bersambung)

Loading...