Ramadhan Fair 2018, Kabag Agama salahgunakan wewenang jika ubah kontrak

MEDAN-M24 |Pemeriksaan yang dilakukan petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan pada item pengerjaan persiapan dan pelaksanaan acara Ramadhan Fair 2018, diduga membuat KPA Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Adlan, berupaya melakukan perubahan kontrak.

Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) 54/2010 tidak memberi peluang adanya perubahan terhadap kontrak lump sum tahun tunggal.

Investigasi M24, aparat Kejari Medan yang turun ke lokasi Ramadhan Fair 2018 di Taman Sri Deli, Medan, mendapati ketidaksesuaian pengerjaan di lapangan dengan spesifikasi teknis dalam kontrak karya antara Bagian Keagamaan Pemko Medan dengan PT. Global Gemilang.

Loading...

Temuan ini yang kemudian diduga memaksa Adlan menyetujui perubahan kontrak. Perubahan kontrak itu sendiri dimaksudkan agar terjadi persesuaian dengan kondisi lapangan.

Sementara itu diketahui, Perpres 54/2010 menyebutkan perubahan kontrak (adendum kontrak) boleh diberlakukan untuk persesuaian kondisi lapangan, jika desain tata letak (layout) konstruksi perlengkapan pendukung acara (berupa panggung, tenda, pagar keamanan dan lain-lain) berasal dari penyedia pekerjaan, dalam hal ini Bagian Agama Pemko Medan.

Faktanya, desain tata letak konstruksi perlengkapan pendukung acara dibuat oleh PT. Global Gemilang, sebagai bagian dari persyaratan teknis saat pelelangan pekerjaan berlangsung.

Patut pula digarisbawahi, PT. Genindo Pro Indonesia dan PT. JA Pro Indonesia digugurkan dalam proses evaluasi teknis lantaran adanya kesamaan desain dimaksud.

Jika nyatanya desain yang disiapkan oleh PT. Global Gemilang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka semestinya perusahaan penyedia jasa ini pun gugur dalam proses lelang.

Menyikapi kenyataan ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, H Jumadi mengingatkan agar Kepala Bagian Keagamaan (Kabag Agama) Pemko Medan selaku KPA untuk segera membatalkan kontrak. “Batalkan (pemutusan-red) kontrak. Kalau diteruskan, bisa jadi temuan,” ujar H Jumadi yang dihubungi M24 via telepon, kemarin.

Penegasan senada dilontarkan anggota Fraksi PKS DPRD Medan, Rajudin Sagala. Menurut dia, Adlan dapat disimpulkan telah melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) jika menyetujui perubahan kontrak.

Adlan sendiri belum bersedia memberi jawaban ketika M24 mengonfirmasi hal ini. Saat dihubungi via telepon seluler, Jumat (18/5) sekira pukul 19.54 WIB, Adlan yang menerima sambungan telepon hanya memperdengarkan suara seseorang sedang ceramah agama. Barangkali ini merupakan isyarat bahwa Adlan sedang berada di sebuah acara dan tidak ingin diganggu.

Upaya konfirmasi juga dilayangkan M24 via short message service (SMS). Namun, Adlan tak kunjung membalas. Dan, ketika dihubungi kembali, Adlan sudah menyetel pengalihan pada telepon selulernya.

Sekira pukul 22.23 WIB, di luar dugaan, Adlan menghubungi kembali M24. Namun, saat dipertanyakan mengenai adanya pemeriksaan tim Kejari Medan terkait pengerjaan Ramadhan Fair 2018, Adlan mengaku tidak mengetahuinya. Demikian halnya dengan dugaan bahwa pihaknya akan melakukan perubahan kontrak.

“Soal itu saya belum tahu. Perubahan kontrak? Perubahan kontrak apa? Saya belum tahu. Nanti saya kroscek ya,” ujarnya, sembari menjelaskan bahwa sebelumnya dia tidak bertelepon lantaran sedang salat berjamaah.

Jawaban Adlan kali ini berbeda dengan jawaban saat dikonfirmasi Kamis (17/5). Ketika itu, Adlan mengakui sedang ada pemeriksaan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Medan. “Iya, sedang ada pemeriksaan dari tim Tim Internal. Jadi kita sekarang sedang menunggu hasil pemeriksaan dan evaluasi tim,” singkatnya.

Diketahui, Kejari Medan menempatkan sejumlah petugas dalam TP4D. Sebab, pembentukan TP4D sendiri didasari Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia. (irsandi/gunawan)

Loading...