Satpol PP Tak Miliki Izin Keramaian, Relokasi Pedagang Pasar Timah Tidak Kesampaian

9

MEDAN-M24 | Relokasi pedagang Pasar Timah di Jln Emas, Kel Sei Rengas II, Kec Medan Area oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak kesampaian. Rencana untuk mengosongkan kios pedagang itu, terkendala dengan tidak adanya izin keramaian dari Polrestabes Medan.

Puluhan pedagang yang sudah standby menyambut kedatangan Satpol PP, mempersilahkan mereka yang sudah berkumpul di Yanglim Plaza pergi meninggalkan lokasi, Kamis (9/8).

Kuasa hukum pedagang Pasar Timah, Muhammad Asril Siregar mengaku, kecewa dengan sikap Satpol PP yang terkesan arogan. Padahal pihaknya sudah berulang kali menyampaikan, baik ke Pemko Medan maupun PD Pasar terkait hal ini.

“Artinya, Pemko Medan dan PD Pasar harus mengormati proses hukum yang sedang berjalan. Karena kasus Pasar Timah masih dalam proses upaya hukum. Jadi tidak etis, jika Satpol PP turun merelokasi pedagang,” kata Asril didampingi para pedagang.

Menurutnya, permasalahan tersebut sudah dijelaskan kepada Satpol PP, bahwa relokasi yang dilakukan sangat tidak pantas.
Apalagi, tempat relokasi sampai saat ini juga tidak ada. “Jadi jangan membuat pedagang marah. Bangunan yang dimaksud pengembang sebagai tempat relokasi itu, dinilai cacat hukum. Selain tak memiliki izin, bangunan berada di jalur hijau,” jelasnya.

Dipastikannya, pedagang yang berjualan akan tidak nyaman. Begitujuga dengan keselamatan pedagang serta pengunjung, terhadap lalulalangnya kereta api yang dekat sekali dengan bangunan. Kemudian, kondisi bangunan tidak menyediakan lapak atau kios.

“Sementara dalam Perwal mewajibkan PD Pasar membangun kios penampungan sementara, namun sampai sekarang tidak ada. Saya pikir ada oknum yang bekerja keras untuk mengabulkan keinginan pengembang,” bilangnya.

Jadi, lanjutnya, pedagang berharap agar Pemko Medan lebih menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Apalagi Satpol PP jangan terlalu memaksa kehendak, untuk merelokasi pedagang. “Apa kepentingannya. Kalau berbicara PAD, sampai saat ini pedagang masih membayar retribusi. semua bisa dibicarakan kalau Pemko Medan mau duduk bersama. Nyatanya tidak ada. Bahkan Pemko melakukan RDP tanpa diketahui pedagang,” ungkapnya. (wandi)

Loading...