Setelah Geger di Medsos, Stiker Khusus Lanud Polonia Digratiskan

44

Setelah menggegerkan dunia maya dan memantik beragam respon negatif, stiker izin melintas di Kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Polonia, akhirnya digratiskan!

MEDAN-M24 | Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Soewondo, Kolonel Pnb Dirk Poltje Lengkey secara khusus mengundang sejumlah awak media, Jumat (7/9) siang, untuk menyampaikan keterangan langsung mengenai pemberlakuan wajib stiker bagi kendaraan yang melintasi Jln KMU Adi Sutjipto.
“Penerapan stiker pada kendaraan bertujuan untuk memudahkan identifikasi pengendara yang masuk ke Kawasan Lanud Soewondo. Stiker merah berarti warga kompleks di sini, kalau yang biru berarti kendaraan bukan dari kompleks,” tegasnya di Kafe Nuansa, Kawasan Lanud Soewondo, Polonia, Medan.

Ditegaskannya pula, program identifikasi itu tidak membebankan biaya pagi pemilik kendaraan. Artinya, pemilik kendaraan yang dalam aktivitas keseharian harus melintasi Jln KMU Adi Sutjipto di Kawasan Lanud Soewondo bisa mendapatkan stiker secara gratis.
“Jalan Adi Sutjipto merupakan jalan yang masuk kategori jalan kesatriaan yang memang bagian dari fasilitas TNI AU. Jadi, tujuan kami untuk memudahkan pemantauan. Pemasangannya gratis dan tidak ada pembatasan jumlah kendaraan,” tambahnya.

Hanya, untuk pemilik kendaraan non-warga kompleks perumahan di Kawasan Lanud Soewondo, pihaknya membatasi jam melintas. Warga luar kompleks atau yang kendaraannya menggunakan stiker biru, diperbolehkan melintas mulai pukul 06.00 hingga pukul 23.00 WIB.
“Seandainya ada yang melintas lewat dari pukul 23.00 WIB, kita akan lihat apakah stikernya merah? (Jika stikernya berwarna merah) berarti warga komplek sini, tentu akan kita izinkan lewat. Kalau biru, ya kita suruh kembali,” ungkapnya, sembari menjelaskan stiker dimaksud bisa diperoleh dengan menyerahkan fotokopi KTP, SIM dan STNK kendaraan.

“Cukup dengan memberikan ketiganya, maka langsung ditempel. Petugas sendiri yang akan menempel pada tempat yang sudah ditentukan dalam surat edaran yang saya buat itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Dansatpom Lanud Soewondo, Mayor Pom I Gede Eka Santika didampingi Kapentak Lanud Soewondo, Mayor Jhoni Tarigan berharap penjelasan dari pihaknya dapat memenuhi rasa keingintahuan warga. Keduanya pun meminta agar warga tidak lagi termakan isu menyesatkan yang beredar di media sosial.
“Jadi kita berharap rekan-rekan media dalam pemberitaan tidak simpang siur lagi. Sebab, rekan-rekan sekalian adalah penyambung lidah kami kepada masyarakat. Semoga hubungan kami dengan rekan-rekan sekalian semakin solid,” tutupnya.

Diketahui, pemberlakuan stiker izin melintas di Kawasan Lanud Soewondo ini didasari Surat Edaran Danlanud Soewondo, Kolonel Pnb Dirk Poltje Lengkey No SE/02/VI/2018, tertanggal 29 Juni 2018, yang mulai disosialisasikan sejak Kamis (6/9). Dalam surat edaran itu disebutkan, warga sipil yang akan melintas wajib menempelkan stiker produksi Lanud Soewondo pada kendaraannya.

Kopian surat edaran berikut contoh varian stiker yang diberlakukan beredar luas di media sosial. Hal ini diiringi kontroversi tanggapan, mengingat di media sosial juga beredar informasi bahwa stiker itu tidak gratis. Stiker untuk kendaraan roda dua, baik yang berwarna merah maupun biru, dibanderol Rp25 ribu. Sedangkan untuk mobil Rp35 ribu (bukan Rp30 ribu sebagaimana berita sebelumnya, red).

Saat dikonfirmasi awak redaksi Metro 24 via telepon, Mayor Jhoni Tarigan sudah menegaskan hal itu merupakan bagian dari upaya pihaknya mengidentifikasi kendaraan yang melintas di Kawasan Lanud Soewondo. Namun, ketika itu dia tidak menampik informasi mengenai adanya pembebanan biaya untuk mendapatkan stiker dimaksud.
Dia juga menjelaskan, stiker itu tak berlaku selamanya, melainkan hanya kurun waktu enam bulan. Bagi pemohon stiker yang nama di KTP-nya tidak sama dengan nama di STNK (belum balik nama), menurutnya wajib membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai Rp6.000.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Jln KMU Adi Sutjipto, yang membentang di Kawasan Lanud Soewondo, mulai dari sisi timur eks Bandara Polonia hingga menembus Jln A.H. Nasution (Kawasan Asrama Haji), selama ini banyak dilintasi masyarakat. Keberadaan SMA Negeri 2 Medan maupun sejumlah fasilitas publik di kawasan itu menjadi salah satu penyebab banyaknya pelintas, selain untuk jalur alternatif menuju Jln A.H. Nasution.
Kemudian, di Kawasan Lanud Soewondo juga berdiri sejumlah kompleks perumahan mewah dan pusat bisnis, selain asrama TNI AU. Malibu merupakan kompleks perumahan warga sipil yang paling awal berdiri, disusul kemudian Central Bussines Development (CBD) dan lainnya.

Sebelum Danlanud Soewondo akhirnya menegaskan tidak ada pembebanan biaya bagi pengendara, pemberlakuan stiker tersebut sempat menuai respon negatif netizen dan sejumlah anggota dewan. Ketua Komisi A DPRD Sumut, H.M. Nezar Djoeli, S.T, misalnya, menegaskan akan mengundang Danlanud untuk rapat dengar pendapat.
“Saya kecewa mengetahui informasi ini. Saya khawatir ini merupakan kebangkitan arogansi militer zaman Orde Baru,” tukasnya di hari pertama persoalan ini membanjiri status netizen di dunia maya, Kamis (6/9).

Anggota Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah, Jumat (7/9), juga menyatakan pemberlakuan stiker itu memberatkan warga. Ilhamsyah menyampaikan persoalan ini agar segera disikapi, tentunya oleh Pemko Medan, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Harus dicari solusinya. Alangkah baiknya Danlanud mengajukan perbaikan dan pelebaran jalan sehingga kawasan tersebut bisa lebih baik lagi,” sarannya pula.

Diakuinya, selama ini penggunaan fasilitas jalan di Kawasan Lanud Soewondo itu sangat membantu Pemko Medan dalam memecahkan masalah lalu lintas. “Sebelumya, kita juga patut mengucapkan terimakasih kepada Komandan Pangkalan Udara Soewondo, yang telah memberi perhatian kepada warga Kota Medan dengan mengizinkan mempergunakan fasilitas di sana,” ungkap Ketua Fraksi Golkar tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Jumadi, mempertanyakan keberadaan pertokoan dan perumahan umum yang tak jauh dari pangkalan militer tersebut. “Kalau alasannya memang untuk pengamanan area militer, mengapa ada akses bisnis dan perumahan umum di dekat situ? Adanya perumahan itu justru yang menjadi pemicu kemacetan, memicu keamanan juga. Artinya jangan pilih kasih lah ke masyarakat umum,” jelasnya.

Anggota Komisi B ini menegaskan Jln Adi Sutjipto berstatus jalan kota di Medan. Menurutnya, pemberlakukan stiker bukanlah solusi tepat. Sebab, ada kesan ketidakadilan bagi sebagian pengguna jalan. “Walaupun itu berdekatan dengan Kompleks AURI, tetapi kalau tidak salah jalan itu punya Kota Medan,” sebutnya.

Sementara, respon netizen juga masih membanjiri dunia maya hingga Jumat (7/9). “Maaf pak, kalau bicara tentang fungsi mari semua masyarakat kita lihat sama-sama di dalam pangkalan ada ruko-ruko CBD, apa itu wajib ada ruko dalam pangkalan,” tulis salah satu akun.

Netizen lainnya menilai, pemberlakuan itu berlebihan. Karena seharusnya jalan bisa diakses seluruh masyarakat tanpa ada syarat dan pengecualian. “Saya rasa terlalu berlebihan apa yang disampaikan pihak TNI AU, seharusnya jalan bisa diakses seluruh masyarakat tanpa ada syarat dan pengecualian,” tulisnya.

“Faktanya pas di depan Lanud ada bangunan komplek megah CBD,” beber akun lainnya. Lalu, ada pula yang menulis, “Ngapai pakai stiker, tutup aja jalannya kalau memang demi keamanan.” (ansah/bar)

Loading...