Siap-Siap!!! Lintasi Lanud Bayar 25-30 Ribu

29

Ingin melintas di Kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Polonia? Bersiap-siaplah merogoh kocek Rp20 ribu hingga Rp30 ribu setiap enam bulan!

MEDAN-M24 | Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Soewondo Medan, Kolonel Penerbang Dirk Poltje Lengkey menerbitkan Surat Edaran (SE) No SE/02/VI/2018, tertanggal 29 Juni 2018, yang kini mulai disosialisasikan. Isinya tentang pemberlakuan izin melintas di Kawasan Lanud Soewondo.

Dalam surat edaran itu disebutkan, warga sipil yang akan melintas wajib menempelkan stiker produksi Lanud Soewondo pada kendaraannya. Kopian surat edaran berikut contoh stiker maupun jumlah fulus yang harus dibayar beredar luas di media sosial dan cukup viral sepanjang Kamis (6/9). Kontroversi pun mengiringi penyebaran informasi ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Soewondo, Mayor Jhoni Tarigan mengatakan pemberlakuan stiker bertujuan untuk menjaga keamanan Kawasan Lanud Soewondo. Saat ini, pihaknya masih mensosialisasikan larangan melintasi pos penjagaan di sepanjang Jalan Lanud Soewondo bagi kendaraan tanpa stiker.
“Kita masih lakukan sosialisasi untuk penutupan itu. Itu kita lakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban Jalan Soewondo serta mempermudah pengawasan dan proses identifikasi terhadap kendaraan yang keluar masuk,” ucap Mayor Jhoni kepada M24, Kamis (6/9).

Disinggung adanya pro dan kontra atas keputusan Danlanud Soewondo itu, Mayor Jhoni tak banyak berkomentar.
“Ini masih dalam tahap sosialisasi. Soal pro dan kontra kita lihat dalam satu bulan ke depan, seperti apa nantinya,” ujarnya pula.

Dia menolak jika disebut pemberlakuan izin melintas tersebut dibarengi pengutipan dana dari masyarakat sipil. Biaya yang harus ditanggung pemilik kendaraan untuk mendapatkan stiker menurutnya tak bisa diartikan sebagai kutipan.
“Itu bukan kutipan. Itu hanya pembayaran uang stiker. Bukan kutipan!” serunya.

Diketahui, dalam surat edaran itu tertera bahwa untuk kendaraan roda dua harga stikernya Rp25 ribu. Sedangkan kendaraan roda empat Rp35 ribu. Stiker itu tak berlaku selamanya, melainkan hanya kurun waktu enam bulan. Sedangkan untuk mendapatkan stiker itupun harus menunjukkan KTP, SIM serta STNK kendaraan. Bagi pemohon stiker yang nama di KTP-nya tidak sama dengan nama di STNK (belum balik nama), wajib membuat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp6.000.

Selain itu, ada dua varian stiker dengan pemberlakuan khusus. Stiker berwarna merah diberikan kepada pengguna yang bertempat tinggal di Kompleks TNI AU, Malibu, Padang Golf, City Biew serta River View. Selain itu, hanya diberikan stiker berwarna biru yang tidak diperkenankan melintas antara pukul 23.00 hingga 06.00 WIB, pada saat tutup portal ataupun pada kondisi lain yang ditetapkan.

Diatur pula tata cara pemasangan stiker yang bisa dibeli di Pos Satpam Lanud Suwondo tersebut. Untuk kendaraan roda empat, dipasang di sisi kanan bagian dalam kaca depan. Sedangkan untuk kendaraan roda dua dipasang di bagian depan yang mudah terlihat.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Jln KMU Adisutjipto yang membentang di Kawasan Lanud Soewondo, mulai dari sisi timur eks Bandara Polonia hingga menembus Jln A.H. Nasution (Kawasan Asrama Haji), selama ini banyak dilintasi masyarakat. Keberadaan SMA Negeri 2 Medan maupun sejumlah fasilitas publik di kawasan itu menjadi salah satu penyebab banyaknya pelintas, selain untuk jalur alternatif menuju Jln A.H. Nasution.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, H.M. Nezar Djoeli, S.T. merupakan salah satu yang melontarkan protes atas surat edaran Danlanud Soewondo itu. Politisi Partai NasDem ini mensinyalir hal tersebut sebagai kebangkitan arogansi militer masa lalu, yang memposisikan rakyat sebagai objek penderita alias korban.

“Saya sangat kecewa mengetahui info ini. Apalagi, Lanud Soewondo Medan merupakan counter-part Komisi A yang membidangi hukum, pemerintahan dan pertahanan. Seolah-olah, jalan raya itu hanya milik TNI AU. Janganlah ada keistimewaan terhadap kelompok tertentu yang menjadi pengguna jalan. Kita imbau TNI AU Lanud Soewondo Medan tidak menunjukkan arogansi kekuasaan kepada rakyat dengan modus stiker. Apa memang kendaraan berstiker aja yang boleh lewat?” sindir Nezar yang dihubungi M24, Kamis (6/9) sore.

Menurut Nezar, Lanud Soewondo Medan boleh menerapkan kebijakan stiker andai Jln KMU Adisutjipto telah dihibahkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan atau Kementerian terkait untuk kepentingan pertahanan Angkatan Udara (AU). Pun demikian, timpalnya lagi, tetap saja tidak boleh membebani rakyat dengan mengutip uang stiker.

Dia memastikan Komisi A DPRD Sumut segera membawa persoalan stiker ini kepada Panglima TNI/Kasau. Pihaknya juga akan memanggil Danlanud Kolonel Penerbang Dirk Poltje Lengkey untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP).

“Arogansi militer namanya ini. Dalam waktu dekat kita panggil Komandan Lanud TNI AU Soewondo Medan untuk memberi klarifikasi. Setelah itu, baru kita bawa ke Kementerian, Panglima TNI, Kasau ataupun lembaga setingkat di atasnya,” janji Nezar.

Anggota Komisi A DPRD Medan, Umi Kalsum, mengapresiasi bila pemberlakuan itu untuk pengamanan wilayah militer. Akan tetapi, pihak Lanud juga harus mempertimbangkan mobilitas masyarakat yang kerap mempergunakan jalur tersebut untuk membuat waktu lebih cepat.
“Sosialiasasi boleh-boleh saja. Sangat baik malah kalau itu untuk pengamanan. Cuma kan kita harus melihat dari segi masyarakat juga,” katanya.

Sebab, lanjut Umi Kalsum, biaya Rp20 ribu dan Rp30 ribu, untuk menebus stiker ijin lintas di wilayah itu, dianggap terlampau besar.
“Kan yang lewat di situ tidak semua orang berduit. Ada juga masyarakat kecil. Karena gak semua orang juga mampu bayar itu. Apalagi ada masa perpanjangan. Kalau bisa, pihak Lanud mempertimbangkan soal nilai biaya tersebut,” tandas politisi PDIP ini. (ansah/budiman/bar)

Loading...