Soal Dugaan Korupsi Rehab Petinggi PLN Pilih Diam

MEDAN-M24 | Sejumlah petinggi di Kantor Induk PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU) dan PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan tak kunjung memberi penjelasan tentang penunjukan langsung beberapa kegiatan rehabilitasi di tahun anggaran 2017 yang terindikasi KKN.

Dikonfirmasi berulang-ulang, Manajer PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan, Andi Makkasau dan Kepala Pengadaan, Desi tetap saja memilih diam. Padahal, penunjukan langsung pada jasa konstruksi rehab jalan, rehab kantor, rehab gedung mesin dan pengecatan kantor bernilai Rp300 juta/kegiatan, yang memantik demonstrasi mahasiswa tersebut berlangsung di wilayah kerja mereka.

Sementara itu sebelumnya, Manajer SDM dan Umum PT.PLN (Persero) Kantor Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU), Eddy Irawan menyarankan Metro24 melakukan konfirmasi dan meminta penjelaskan kepada DM Hukum & Humas PLN Kitsbu, Christian Candra Sinulingga. “Mhn maaf sy lagi di luar kota. Tolong konfirmasi ke DM HUMAS, PAK CANDRA YA,” isi SMS Eddy Irawan kepada Metro24, Rabu (18/7) malam. Atas saran itu, Kamis (19/7), Metro24 melakukan konfirmasi kepada DM Hukum & Humas PLN KITSBU, Christian Candra Sinulingga. Namun, yang bersangkutan juga tak bersedia memberi keterangan.

Loading...

Diketahui, proyek rehab jalan, rehab kantor, rehab gedung mesin dan pengecatan kantor yang paketnya dipecah-pecah menjadi Rp300 juta/kegiatan, telah memantik demonstrasi puluhan mahasiswa dari Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washhliyah (HIMMAH) Sumut. Mereka menggelar aksi langsung di depan Gedung PT. PLN (Persero) Kantor Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU) di Medan. Selain itu, mahasiswa juga menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Menurut pendemo, praktik KKN dalam pengerjaan proyek di PLN Sektor Pembangkitan Belawan itu dijalankan dengan modus pemecahan mata anggaran. Padahal, pekerjaan-pekerjaan itu memiliki hubungan satu sama lain (terintegrasi). Pemecahan mata anggaran, tuding mereka, dilakukan untuk menghindari proses tender. Sebab jika ditotal, keseluruhan pekerjaan itu menelan anggaran Rp1,2 miliar.

Selainitu, pendemo menyebut realisasi fisik pada empat kegiatan rehab itu tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Pada pelaksanaan rehab jalan, misalnya, cuma menggunakan batu kerikil. Begitu juga pada rehab kantor, rehab gedung mesin dan pengecatan kantor, yang diduga hanya dilakukan dengan metode tambal sulam. (sandi)

Loading...