Sosialisasi & Pencegahan Bahaya Narkoba di Sumut Disoal

7

MEDAN-M24 | Program sosialisai dan antisipasi bahaya Narkoba di Provinsi Sumut sepertinya pantas dipertanyakan. Sebab, anggaran Rp1,7 miliar dari APBD Sumut 2017 untuk tak digunakan.

Tak digunakannya anggaran untuk tim Pencegahan, Peredaran, Penyalahgunaan dan Penanggulangan Gerakan Narkoba (TP4GN) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut, alasannya karena masalah waktu pengajuan dan pencairan dana yang dianggap tidak sinkron.

Pantauan M24 saat Komisi A DPRD Sumut Rapat Kerja (Raker) bersama Kesbangpol Sumut, Senin (24/7), di gedung dewan, seyogianya membahas program/anggaran Kesbangpol Sumut untuk Perubahan-APBD Sumut 2018. Namun pihak Kesbangpol Sumut justru membawa usulan APBD 2019. Ketua Komisi A DPRD Sumut, HM Nezar Djoeli ST, tentu saja kebingungan.

“Surat kami itu berbasis P-APBD 2018. Kita skors saja rapat. Kayaknya Kesbangpol Sumut tak butuh dana. Kita jadi macam meraba-raba. Kita gak tahu apa sebenarnya keinginan Kesbangpol tahun 2018,” sindir Nezar.

Menurut Nezar, rencana kerja (Renja) 2018 harusnya sudah disampaikan ke Komisi A. Termasuk anggaran TP4GN senilai Rp1,7 M yang tidak dipergunakan serta program sosialisasi Narkoba berbasis Reses DPRDSU yang perlu diperhatikan serius oleh Kesbangpol. Nezar pun mempertanyakan kenapa dana TP4GN tahun 2017 Rp1,7 M tidak digunakan. Padahal kegiatan sosialisasi bahaya Narkoba di Sumut sangat dibutuhkan masyarakat.

“Apa ada Renja 2018 yang ditolak Bappeda? Ya masukkan saja lagi. Siapkan pula Renja tahun 2017 yang belum beres biar kita masukkan juga dalam P-APBD Sumut 2018. Kita skors sampai Senin depan,” tegas Nezar.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi A, Ikrimah Hamidy dan Rony Situmorang. “Semua Renja Kesbangpol tahun 2017 dan 2018 yang tak terlaksana disampaikan lagi ke dewan,” ucap Rony.

Menanggapi itu, Kepala Badan Kesbangpol Sumut, Suriadi Bahar, mengatakan, anggaran TP4GN tahun 2017 Rp1,7 M itu memang dikembalikan ke kas daerah, karena tak sempat dipakai. “Waktu pengusulan dan pencairan anggaran sangat mepet. Makanya tahun 2018 tidak kami masukkan anggaran pencegahan Narkotika tapi 2019 dimasukkan lagi,” terang Suriadi, sembari mengakui tak memasukkan program pencegahan Narkoba tahun 2018.

Suriadi melanjutkan, dana Forkopimda Sumut telah dimasukkan dalam P-APBD 2018. Namun program penguatan ketahanan ekonomi di Kesbangpol dan usaha-usaha kecil warga tidak bisa tertampung. Suriadi memastikan, sejak 2017 Kesbangpol Sumut memasukkan program sosialisasi bahaya Narkoba saat Reses Dewan. Digelar kepada warga dengan melibatkan anggota Dewan selaku pemateri.

“Kita juga punya program melihat kelengkapan berkas/dokumen administrasi Legislator yang di PAW di DPRDSU,” tutup Suriadi. (budiman)

Loading...