Terkait Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru, 40 Persen Warga Karo Memilih Sekolah ke Aceh

KARO-M24 | Sekitar kurang lebih 40 persen warga di Karo lebih memilih sekolah di Aceh. Bahkan, masih banyak persoalan yang disampaikan sejumlah kepala sekolah.

Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja (Kunker) dan tatap muka anggota DPRD Sumut Komisi E dengan kepala SMA/SMK se-Karo, di Aula SMA Negeri 1 Berastagi, Karo, kemarin (4/8).

Terkait permasalahan dan ketidakpuasan masyarakat luas, perihal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online dan sistem jarak sesuai KK, Kepala SMA Negeri 1 Kabanjahe, Drs Dasli Sembiring, menyampaikan, pendaftaran PPDB secara online sudah sangat bagus. Hanya, kata dia, beberapa jalur penerimaan seperti RMP, menurutnya agar persyaratannya dapat dievaluasi kembali. Karena banyak tidak tepat sasaran,

Loading...

“Ada sebagian masyarakat masuk melalui jalur RMP. Padahal kita ketahui dia masih mapan. Sehingga orangtua calon siswa yang seharusnya layak menerima itu, akhirnya tidak tertampung,” ungkapnya.

Terkait fasilitas yang dinilai masih minim juga disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Mardingding, salah satu sekolah yang berbatasan dengan Aceh Tenggara.

“Jadi sekolah kita mohon diperhatikan lagi pak. Karena fasilitas dan tenaga pengajar yang sangat minim. Sehingga 40% penduduk di daerah Mardinding lebih memilih sekolah di Aceh, jadi mohon perhatiannya pak,” terangnya.

Kepala SMA Negeri 1 Berastagi, Alberto Colia MPd, mengatakan, kegiatan ini untuk bertatap muka dengan kepala SMA /SMK dan SDLB se-Karo, terkait pembahasan kendala kendala PPDB Online. Sekaligus permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Karo, khususnya tingkat SMA /SMK,

“Jadi segala keluhan ini nantinya, mungkin akan disampaikan kepada Gubernur melalui anggota DPRD Komisi E,” ujar Colia.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, Reiki Nelson J Barus, saat dikonfirmasi tak mau berkomentar. “Kita sudah kerjasama dengan media di Medan. Jadi data kegiatan ini, langsung nanti kami datang ke kantornya, maaf ya,” jawabnya singkat.

Terpisah, Kepala SMA Negeri 2 Kabanjahe, Bastaria Sinulingga, yang juga Ketua MKKS (Musyawarah Kepala Kepala Sekolah), Sabtu (4/8), mengatakan, untuk zonasi supaya ditambahkan agar daerah yang tidak ada sekolah SMA dapat dijangkau.

“Dimana sesuai aturan, setiap jarak 300 meter, 1 poin jarak berkurang. Ke depan kita berharap supaya bisa diubah menjadi 1 Km, agar poin yang jaraknya jauh bisa masuk SMA Negeri. Khususnya bagi daerah yang tidak ada SMA nya tadi,” pungkasnya. (sekilap)

Loading...