Tuntut PermenKP No.71 Tahun 2016 Dicabut, Gubsu: Ditangkap tanpa Kesalahan Laporkan pada Saya

12

MEDAN-M24 | Ribuan nelayan dari Asahan, Tanjungbalai, Batubara, Serdang Bedagai, Deliserdang dan kota Medan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Kecil Modern Sumatera Utara berunjukrasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jln Diponegoro No.30, Medan, Kamis (13/9).

Aksi  itu merupakan buntut dari Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) No.71/2016 yang menyebabkan gejolak bagi sesama nelayan. Mulai dari penangkapan 16 kapal nelayan 2-4 GT, pemidanaan 7 nelayan kecil, penembakan Satpolair Serdang Bedagai dan penganiayaan terhadap nelayan (dibakar) yang berakibat 2 orang kritis dan 1 meninggal.

“Kenapa kami nelayan tradisional ditangkap dan dipidana, bahkan dianiaya dan ditembak? Namun pada prakteknya penangkapan yang dilakukan para pengusaha besar itu menyalahi aturan dan tidak ada tindakan,” seru Koordinator aksi, Rahman dalam orasinya.

Karena itu, massa pengunjukrasa menuntut pencabutan atau revisi PermenKP No.71/2016, bebaskan 16 nelayan kecil yang di tahan di Ditpolair Polda Sumut Belawan beserta 16 unit kapal 2-4 GT  milik nelayan kecil moderen, tangkap pelaku penembakan dan pembakaran nelayan, terbitkan Pergub yang menyejahterahkan nelayan kecil, laksanakan Undang Undang No.7/2016 tentang perlindungan nelayan kecil.

Tak lama berselang, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur, Musa Rajekshah yang baru saja usai melaksanakan Shalat Zuhur di Masjid Agung, langsung menemui kerumunan para demonstran. Dari podium milik demonstran, Edy menyapa dan mengajak para nelayan berdialog di ruang Press Room Kantor Gubernur Sumut.

Terkait penangkapan nelayan, Edy meminta bantuan Ditpolair Polda Sumut untuk menelusuri pelaku penangkapan dan penyebab penangkapan. “Untuk penangkapan, saya minta dicari tahu penyebab penangkap. Menurut saya, tidak mungkin ditangkap jika tidak salah. Kalau, kalian rakyat saya, ditangkap tanpa melakukan kesalahan laporkan pada saya. Tapi kalau salah dan melanggar aturan, memang wajar ditangkap,” katanya.

Untuk persoalan penggunaan alat tangkap yang dilarang, Edy meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut untuk menelaah undang-undang serta peraturan menteri terkait untuk kemudian dihasilkan solusi atau rekomendasi terbaik untuk masalah tersebut.

Kepala Satuan Patroli Ditpolair Polda Sumut, Zonni Aroma menerangkan bahwa sejak lama penegak hukum telah melakukan penyuluhan kepada nelayan, terkait pelarangan alat tangkap yang merusak lingkungan, termasuk salah satunya pukat trawl.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Mulyadi Simatupang berjanji segera menindaklanjuti kasus ini. “Kita harus mendengar semua pihak. Di satu sisi ada yang menuntut penegakkan Permen 71 ini. Di sisi lain, hari ini, ada pula yang merasa tidak adil dengan penegakkan Permen 71. Kita akan undang semua, kita telaah. Semoga ada solusi, seperti percepatan pergantian alat penangkapan ikan,” jelas Mulyadi. (dra)

Loading...