Usulan Ranperda Dewan, Penggusuran Warga Harus Dapat Rumah Pengganti

MEDAN-M24 | DPRD Medan mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk tanpa Penyediaan Rumah Pengganti. Dewan melarang penggusuran warga yang bermukim di atas lahan milik negara dan badan usaha milik negara (BUMN), tanpa menyiapkan rumah pengganti.

“Penggusuran secara paksa tentu saja menimbulkan polemik yang berkepanjangan antara kemanusiaan dan hak azasi manusia yang dilindungi undang-undang. Seringkali mengakibatkan bentrok fisik,” kata Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung membacakan pengantar draf ranperda inisiatif DPRD Medan tahun 2018, Senin (6/8).

Adapun dasar hukum dan rujukan ranperda yakni UUD 1945 Pasal 18 ayat 6, UU No.39/1999, UU No.11/2005, UU No.12/2005, UU No.17/2014, UU No.23/2014, UU No.22/2009, UU No.12/2011, Permen 43/1993, Permen 34/2006, Permen 6/2010, Permen 2/2009, Permen 13/2011 dan Pasal 2 Tata Tertib DPRD Medan No.171/3749.

Loading...

Pemukiman liar di jalur kereta api yang tidak aktif dan kawasan bantaran sungai jelas bertentangan dengan hukum. Jika digusur, warga akan kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu, harus ada jalan keluar (solusi) yang tepat memindahkan penduduk ke tempat yang sudah disediakan,” ungkapnya.

Kedepan, menurut Henry Jhon, dalam penataan Kota Medan tentang penggusuran rumah penduduk dapat bersinergi dengan Ranperda RTRW dan rencana detail tata ruang (RDTR). Dalam draf ranperda disebutkan larangan penggusuran warga yang menempati tanah milik negara dan tanah milik PT Kereta Api Indonesia yang akan digunakan untuk program pembangunan. “Rumah pengganti yang memenuhi syarat rumah sehat, ketersediaan air bersih dan listrik. Rumah pengganti dapat dibeli atau disewa. Pembangunan rumah pengganti dibebankan pada APBD,” bebernya. (bar)

Loading...