Warga Cemara Madina Tolak Pembangunan Tower Sutet

PANYABUNGAN-M24 | Pengelola dan warga yang bermukim di Perumahan Cemara Madina, Desa Sipapaga, Kec Panyabungan, Kab Mandailing Natal (Madina) menolak pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (Sutet) milik PLN. Alasan penolakan itu karena sutet dibangun di area perumahan mereka.

“Kami (pengelola) bersama warga menolak keberadaan tower yang dibangun oleh PLN. Kebetulan posisi tower persis di kawasan perumahan kami,” ujar Manager Operaional Cemara Madina, Indra Agus Setyawan kepada wartawan di kantornya, Selasa (24/7).
Menurut Indra, sebelumnya sudah pernah dilakukan beberapa kali mediasi antara kedua belah pihak namun sampai saat ini sebelum ada kesepakatan dengan warga dan pengelola perumahan dengan pihak PLN. “Warga sekitar menolak keras pembangunan tower milik PLN itu. Tower itu tegangan tinggi, warga sekitar lokasi khawatir, terutama bila musim hujan akan membahayakan mereka,” tukas Indra.

Masih menurut Indra, tanah yang dijadikan lokasi tower itu lahan fasum. Namun jarak tower dengan rumah warga hanya sekitar beberapa meter saja. “Seharusnya pihak PLN dan Pemkab Madina memikirkan dampaknya terhadap warga,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan pihak PT PLN melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dinilai mengabaikan azas keadilan bagi warga yang terkena lintasan Sutet di titik lintasan Panyabungan, Madina.

Loading...

Akibatnya, sejumlah pengusaha pengelola kavlingan tanah dan perumahan di kawasan Desa Gunungtua Raya, Kec Panyabungan mengalami kerugian relatif tinggi, karena tanah kavlingan tak laku. KJPP selaku pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan penafsiran harga pasaran tanah dinilai tidak melakukan perhitungan terhadap resiko kerugian yang diderita pemilik tanah kawasan pemukiman pendidik yang dilintasi Sutet dengan jaringan transmisi T/L 275 Kv GL, yaitu Padangsidimpuan–GL, Payakumbuh titik Panyabungan.

Sejumlah konsumen tanah kavling dikabarkan telah membatalkan rencana pembelian kaplingan di radius 30 hingga 80 meter dari jalur Sutet, akibat kekhawatiran terhadap radiasi yang akan dipicu oleh jaringan kabel PLN yang bertegangan ektra tinggi. Sementara pengusaha kaplingan menderita kerugian fatal, padahal investasi telah dikucurkan, termasuk membangun infrastruktur jalan ke kawasan kaplingan sebagai syarat menarik minat konsumen membeli tanah pertapakan rumah.

Sementara itu tokoh masyarakat Madina, Fakhrizal Efendi Nasution SH kepada wartawan, berberapa waktu Lalu mengatakan, pihak KJPP dinilai telah mengabaikan resiko kerugian fatal tersebut. Pihak KJPP sejauh ini dianggap gagal menghitung resiko berdasarkan klasifikasi lokasi, dimana resiko kerugian di kawasan lahan perkebunan sangat berbada jauh dengan resiko kerugian di kawasan pemukiman. Fakhrizal menghimbau KJPP agar segera mengkaji ulang penetapan penafsiran harga tanah bagi pembayaran konfensasi atas tanah pemukiman dan usaha kavlingan.
“Sutet itu jaringan listrik ekstra tinggi yang menghasilkan radiasi serta bahaya lainnya. KJPP harus mampu menakar karugian warga di kawasan pemukinan dan usaha kavlingan dengan kawasan lahan kebun, sebab kedua klasifikasi ini perbedaan risiko kerugiannya sangat berbeda jauh,” kata Fakhrizal.

Mantan Wakil Ketua DPRD Madina 2009-2014 itu mengungkap, penafsiran harga pasaran lahan perkebunan masih menguntungkan pemilik lahan kebun karena risikonya kecil, walau dikompensasi sebesar 15 persen. Berbeda dengan resiko yang ditanggung oleh pengusaha kaplingan di kawasan pemukiman karena menyangkut modal yang sudah diinvestasikan.
“Jalur listrik tegangan tinggi itu tak mungkin ditolak warga, tetapi penetapan harga oleh KJPP justru sangat merugikan. Jika kita bicara azas keadilan, meski 3 kali lipat dari harga pasar, pemilik lahan kavlingan tetap merugi,” ujarnya.

Diungkapkannya, PLN sendiri sejak awal telah memahami risiko kerugian yang akan diderita warga serta penolakan dari kawasan pemukiman menyebabkan PLN memilih kawasan lahan perkebunan sebagai lintasan Sutet. Tetapi, ketika sebagian lintasan itu harus melewati pemukiman, PLN harusnya menerapkan azas keadilan.
“Pada posisi ini, seharusnya adalah ganti untung, bukan ganti rugi. Sebab, PLN itu selaku BUMN berada pada dimensi bisnis listrik. Tidak ada yang gratis dalam pemakaian listrik, apalagi pemerintah akan menarik subsidi tarif listrik, sehingga dimensi keadilan harus diterapkan dalam kasus Sutet ini,” imbuhnya.

Terpisah, Pengamat kebijakan publik, Saparuddin mengatakan , apapun bentuk kebijakan maupun program jangan sampai ada yang merugikan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan tegangan tinggi listrik, masyarakat begitu gelisah jika sewaktu-waktu dapat membahayakan bagi pemukiman penduduk.
“Pada prinsifnya kita mendukung program maupun kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN atas proyek Sutet yang saat ini banyak diperbincangkan masyarakat. Namun, kepentingan dan keselamatan masyarakat harus diutamakan, program atau proyek yang merugikan rakyat tidak akan berjalan baik,” sebut pria yang akrab disapa Akong itu.

Ia mengungkap, sebagian masyarakat memperoleh manfaat baik dalam proyek Sutet ini, termasuk masyarakat pekebun di berbagai desa dan kecamatan, misalnya di Kec Bukit Malintang, masyarakat mendapat keuntungan dari ganti rugi lahan dan tanaman. Namun, bukan untuk masyarakat di Kecamatan Panyabungan, khususnya pemukiman penduduk dan lahan kavlingan yang dilintasi Sutet ini. Tentu proyek Sutet ini berdampak buruk bagi mereka, karena usaha jual beli lahan kavlingan mereka tidak akan laku dan bisa dipastikan mengalami kerugian atas investasi yang sudah mereka tanam.
“Ada sebagian masyarakat yang memperoleh manfaat dan keuntungan, tapi banyak juga yang mengalami kerugian, tentu dalam hal ini diperlukan kebijakan harga yang sesuai dengan wilayahnya, karena tidak mungkinlah sama harga ganti rugi lahan kebun dengan lahan pemukiman penduduk, kalau dibuat sama, tentu tidak akan mencapai keadilan,” ujarnya.

Sedangkan Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Madina, M Ridwan Lubis SPd menyebut, dalam proses ganti rugi maupun konpensasi lahan oleh KJPP itu, ada indikasi permainan harga. Apalagi sejauh ini banyak warga yang mengeluhkan munculnya perbedaan-perbedaan harga di dalam kawasan lahan yang saling berdekatan. Indikasi permainan tersebut perlu dilakukan pengusutan
“Pengusutan itu perlu dilakukan agar masyarakat tidak berlama-lama menaruh curiga yang pada akhirnya akan merugikan pihak PLN maupun KJPP, karena itu Bupati dan DPRD Madina kita harap menyikapi persoalan ini sebelum melebar lebih jauh, Bupati dan DPRD Madina kita minta supaya dapat menyelesaikan keluhan-keluhan dan kerugian yang diderita masyarakat, agar kehadiran jaringan Sutet ini itu tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat,” harapnya. (zia)

Loading...