Kuasa Hukum Irawan Sebut kasus Kliennya Perdata

159
hs
Kuasa Hukum Irwan Pulungan, Zulfirman SH

M24.CO|MEDAN
Kasus korupsi proyek pengadaan 294 kenderaan operasinal dinas Bank Sumut senilai Rp17 miliar dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) Tahun 2013 yang melibatkan Irwan Pulungan dibantah kuasa hukumnya, Zulfirman SH sebagai kasus pidana korupsi. Zul menyebut kasus yang menjerat kliennya murni perdata.

“Kasus inikan persoalan internal perusahaan, bukan penggunaan anggaran negara. Bank Sumut adalah perusahaan daerah dan tidak terkait anggaran negara. Kami melihatnya bukan tindak pidana korupsi,” bantah Zulfirman usai sidang prapid kliennya, Rabu (12/10) di Pengadilan Negeri Medan.

Disebutnya kasus ini sebagai perdata dengan alasan UU BUMN menyatakan keuangan perusahaan daerah (BUMD) terpisah dengan keuangan negara.

“Itu ada diatur dalam UU BUMN kita. Jadi kasus ini bukan penyalahgunaan anggaran negara,”jelasnya tanpa merinci pasal UU dimaksud.

Pihaknya juga menolak audit kerugian yang dilakukan Kejatisu karena tidak dilakukan lembaga negara seperti BPK atau BPKP, melainkan lembaga audit independen.

“Harusnya penyidik menggunakan audit BPK atau BPKP, bukan menggunakan auditor independen,” tegasnya.

Zulfirman mengaku tetap siap menghadapi pokok perkara kliennya bila kalah di sidang prapid. “Kalau kita kalah dalam prapid, kita tetap siap menghadapi pokok perkaranya,” jawabnya.

Gugatan Prapid dilayangkan Irwan Pulungan atas penetapan dirinya sebagai tersangka justru saat dirinya berstatus DPO.

Sedangkan dua tersangka lain yang juga menjadi DPO Kejatisu kasus yang sama, Zulkarnain (Pejabat Pembuat Komitmen Bank Sumut) dan seorang rekanan, Direktur CV Surya Pratama, Haltatif tidak menempuh jalur prapid. (metro24/alex)

Loading...