“Butuh Komitmen untuk Mengolah Aset Daerah” kata Sekda Pemkab Tapteng

ggM24.CO|TAPTENG

Dinas P2kad gelar Sosialisasi pengelolahan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) bersama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL ) Padang Sidempuan

Sekda Pemkab Tapanuli Tengah Henry Tobing dalam sambutannya mengharapkan kepada kepala SKPD serius dalam melakukan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut dia, pengelolaan aset sama pentingnya dengan pengelolaan keuangan daerah. Terjadinya kesalahan pengelolaan aset akan berdampak hukum, menyebabkan kerugian negara dan rentan kehilangan pendapatan daerah.

“Pengelola barang di semua tingkatan banyak yang belum tau aturan yang ada, apalagi pengelola barang yang ada di Dinas masing-masing, tak sedikit para ASN yang merangkap jadi pengelola barang . Nah, disini butuh komitmen. Kita maksimalkan untuk penataan aset, dan terus adakan sosialisasi seperti ini agar ada pemahaman,”ucapnya

Tagor Sitanggang kepala kpknl bahwa ada 4 hal yang mempengaruhi laporan penilaian BMD. “Diantaranya adalah pengelolaan asset, penilaian asset, pengurusan piutang daerah dan lelang asset. Dari itu sudah jelas tidak ada yang namanya barang tidak bertuan,” ucapnya.

Bahkan, Tagor menambahkan, bahwa semua barang yang dibeli dengan menggunakan dana APBN atau APBD sudah pasti menjadi milik negara atau daerah. Adapun sumber perolehan barang diantaranya adalah pembelian yang menggunakan APBN/APBD, serta perolehan yang sah melalui hibah ataupun sumbangan.

Sedangkan untuk Pemindahtangan kepemilikan barang, tentunya diatur melalui mekanisme yang sudah ditetapkan melalui aturan perundang-undangan yang berlaku. “Tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi ini adalah sekaligus memberikan pembelajaran bagi semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat. Sebab segala sesuatu yang dibeli atau dibangun dengan APBN atau APBD bersumber dana dari masyarakat juga, oleh karena itu pengrusakan ataupun pembakaran yang dilakukan saat demo atau kerusuhan lainnya sebenarnya sangat merugikan masyarakat,” paparnya.

Kabid Aset Erniwati batubara mengatakan. Sosialiasi ini bertujuan untuk penatausahaan Aset milik daerah yang akuntabel dan efektif sesuai Permendagri No 19 tahun 2016

“Selama ini banyak masyarakat dan Kepala SKPD belum mengetahui Permendagri yang membidangi tentang pengelolaan barang yang sudah jelas dituangkan bahwa semua unit pengelolaan barang yang bertanggungjawab memelihara. Menatausahakan dan menghapus Aset mereka,”tuturnya.

Lanjutnya. Masalah Aset itu tanggung jawab seluruh Kepala SKPD baik itu secara fisik.Secara administrasi,”Seperti Peraturan Permendagri No 17 Tahun 2007 yang tertuang seluruh SKPD selaku pengguna barang barang wajib memelihara.menatausahakan dan melaporkan Asetnya ke pengelola Yaitu Sekretaris Daerah (SEKDA) sebagai pejabat pengelola barang milik daerah,”tukasnya (andreas)

Tags:
Loading...
author
Manusia biasa, Murah Senyum dan Ramah. Tapi, Benci Lihat Ketidak Adilan.