Ini Dia Alasan Harga Gas di Sumut Semakin Mahal

M24.CO|JAKARTA

Industri dan pembangkit listrik di Sumatera Utara (Sumut) tak bisa beroperasi dengan efisien akibat mahalnya harga gas bumi. Harga gas di Sumut yang mencapai kisaran US$ 13/mmbtu sudah tak masuk akal, mengingat di Jawa hanya US$6-US$8, bahkan di negeri seberang sekira US$4-US$7/mmbtu saja.

Chairman Ikatan Ahli Perpipaan Migas (IAPMigas) Hendra Jaya mengungkapkan bahwa satu penyebab mahalnya gas di Sumut ialah rendahnya tingkat penggunaan pipa transmisi ruas Arun di Lhokseumawe, Aceh ke Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Dia menjelaskan, pipa sepanjang 350 kilometer yang membentang dari Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Arun hingga ke Belawan ini memiliki kapasitas maksimal sekitar 400 mmscfd.Tapi saat ini hanya 90 mmcfd gas yang dialirkan melalui pipa ini setiap hari, tak sampai seperempat kapasitasnya. Akibatnya, toll fee untuk pipa Arun-Belawan menjadi sangat tinggi, mencapai US$ 2,53/mmbtu. “Di Arun, saat ini di-deliver hanya sekitar 90 mmscfd ke PLN. Kapasitasnya 400 mmscfd, hanya terpakai seperempatnya. Kalau kapasitasnya terpakai maksimal, saya yakin pasti bisa lebih murah fee-nya,” ujar Hendra dalam diskusi di Menara Batavia, Jakarta.

Selain itu ada banyak faktor lain yang membuat harga gas di Sumut menjadi mahal. Liquified natural gas (LNG) untuk Sumut yang berasal dari Lapangan Tangguh, Papua, harus diproses kembali menjadi gas (regasifikasi). Biaya regasifikasi di terminal milik PT Perta Arun US$ 1,5/mmbtu.

Harga gas menjadi semakin mahal karena ditambah pajak-pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) regasifikasi sebesar US$ 0,15/mmbbtu, PPN Arun-Belawan US$ 0,25/mmbtu, margin untuk Pertagas, dan belum lagi biaya distribusi gas sebesar US$ 1,44/mmbtu yang dikenakan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, Kementerian ESDM akan membuat regulasi baru agar badan usaha tidak mengambil margin terlalu besar dari distribusi gas. Aturan baru ini adalah revisi atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.

Dalam pasal 21 ayat 4 Permen ESDM 19/2009 sebenarnya telah disebutkan bahwa margin keuntungan badan usaha niaga gas bumi melalui pipa harus ‘wajar’. Tapi tidak dijelaskan batasan margin yang wajar tersebut. Di dalam peraturan baru, Kementerian ESDM akan menjelaskan batasan margin yang wajar. “Semuanya margin-nya harus wajar. Permen 19 akan direvisi. Sebenarnya sudah ada di pasal 21 Permen 19, kita tegaskan saja di situ ada nilai kewajarannya berapa,” kata Agus Cahyono Adi dalam diskusi yang sama.

Agus menjelaskan, biaya kegiatan downstream (hilir) gas akan dihitung berdasarkan batasan maksimal internal rate return (IRR) alias tingkat pengembalian modal infrastruktur dan margin yang wajar.

Formulasi tarif penyaluran dapat dirumuskan sebagai berikut: Tarif Penyaluran = Capital Expenditure (Capex) + Operational Expenditure (Opex) + Pajak dan Iuran + IRR infrastruktur.

“Rencana pengaturan dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009,” tuturnya.

Semnetara Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah memerintahkan harga gas untuk industri harus turun menjadi di bawah US$ 6/mmbtu dalam 2 bulan.

Agus mengatakan Kementerian ESDM dan SKK Migas pun segera melakukan kalkulasi sebagai respon instruksi Presiden Jokowi itu. Menurut perhitungan Kementerian ESDM, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) gas akan turun sebesar US$ 300,1 juta atau sekitar Rp 3,5 triliun jika rata-rata harga gas industri menjadi US$ 5/mmbtu.”Simulasi SKK Migas untuk pengurangan harga gas industri pada PJBG-PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas) di atas US$ 5/mmbtu mengurangi PNBP Gas sebesar US$ 300,1 juta, memerlukan perubahan kebijakan asumsi dasar APBN,” kata Agus.

Sedangkan jika rata-rata harga gas industri diturunkan menjadi US$ 4/mmbtu, penerimaan negara yang harus dikorbankan sebesar US$ 474,9 juta atau sekitar Rp 6,17 triliun.Tapi, Agus menambahkan, sebenarnya itu belum cukup untuk mengurangi harga gas sampai ke angka US$ 4/mmbtu atau US$ 5/mmbtu. Ada biaya-biaya lain yang harus dikurangi, misalnya pajak.

“Dengan menghilangkan seluruh PNBP tersebut masih belum bisa mengurangi harga sampai ke US$ 4- US$ 5/mmbtu. Untuk menjadi US$ 4- US$ 5/mmbtu perlu pengurangan cost yang lain,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Sumber Daya Industri Dyah Winarni Poedjiwati mengklaim bahwa penurunan harga gas menjadi US$ 5/mmbtu akan membuat industri tumbuh, sehingga memberikan tambahan penerimaan negara hingga Rp 21,3 triliun dari pajak dan industri turunan yang tercipta. “Penurunan harga gas akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja industri. Penurunan 47% yang diusulkan akan memberi net benefit bagi penerimaan negara sebesar Rp 21,3 triliun dari pajak dan industri turunan,” paparnya.

Sedangkan jika harga gas untuk industri di dalam negeri hanya US$ 4/mmbtu, penerimaan negara bertambah Rp 31,97 triliun. “Alternatif kedua, penurunan harga gas sebesar 68%, dapat memberi penerimaan negara Rp 31,97 triliun. Ini kajian Kemenperin dan LPEM UI,” pungkas Dyah. (dtf/ant)

Loading...
author