Jika Nasabah Bank Ada Masalah Laporkan OJK

193

 

Hal itu menjadi kesimpulan pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara dengan OJK Regional 5 Sumbagut di kantor OJK, Jalan Balai Kota Medan.

Tim Ombudsman dipimpin Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar didampingi Asisten Muda Ombudsman Ricky Hutahaean dan Hanna Ginting. Tim Ombudsman diterima Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Lukdir Gultom didampingi Direktur Pengawasan Perbankan OJK Regional 5, Mulyanto, Kepala Bidang Pengawasan Perbankan OJK Regional 5, Anton Purba, dan Kepala Bagian Informasi dan Dokumentasi OJK Regional 5 Sumatera, Saryo.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar mengatakan kedatangan Ombudsman ke OJK adalah untuk mempertanyakan terkait laporan masyarakat yang mengalami kesulitan saat berurusan dengan bank, karena surat keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil sebagai pengganti e-KTP tidak diterima sebagai persyaratan di salah satu bank.

“Kita lihat situasi sekarang ini masyarakat sulit mengurus e-KTP karena tidak ada blanko. Bahkan Mendagri sendiri sudah membuat pengumuman bahwa blanko saat ini sedang kosong dan baru ada pertengahan November nanti. Artinya, banyak orang menggunakan surat keterangan dari Disdukcapil sebagai pengganti e-KTP. Sementara saat digunakan justru tidak bisa. Ini kan menyulitkan masyarakat. Itu yang kita sampaikan ke OJK,” kata Abyadi.

Abyadi menambahkan, semula pihaknya berharap OJK dapat mengeluarkan surat edaran kepada perbankan, agar surat keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil sebagai pengganti e-KTP dapat menjadi syarat di perbankan, namun pihak OJK sulit melakukan hal itu.(Winsah)

Loading...