Kanwil DJP Sumatera Utara I Akan Lakuka’n Gijzeling

kanwil-djp-sumatera-utara-i-akan-lakukan-gijzelingM24.CO|MEDAN
Dalam rangka penegakan hukum, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara l akan segera melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak besar di bulan Desember ini. Penyanderaan dilakukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara l, Mukhtar mengatakan bahwa Tim Kanwil telah mengantongi beberapa nama Wajib Pajak yang akan disandera dari tiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Iingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara l. “Penyanderaan tidak serta merta dilakukan. Sebelumnya kami telah melakukan upaya persuasif dengan memanggil Wajib Pajak yang memiliki tunggakan minimal Rp 1 miliar. Saat ini, Tim Kanwil secara intensif tengah melakukan gelar perkara terkait Wajib Pajak yang akan disandera,”katanya Kamis (1/12).

Penyanderaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang diragukan itikad baiknya dan telah dilakukan kegiatan penagihan aktif minimal pemberitahuan Surat Paksa. Penyanderaan tidal< dilakukan apabila Wajib Pajak melunasi seluruh utang pajaknya atau memanfaatkan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dengan membayar nilai pokok utang pajak ditambah dengan uang tebusan.

“Saya mengajak seluruh Wajib Pajak yang belum melaporkan hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk memanfaatkan Program Pengampunan Pajak. Untuk memberikan pelayanan dan pemberian infomasi kepada Wajib Pajak, Kanwil dan KPP telah menyediakan layanan Help, Desk Pengampunan Pajak. Lokasi Help Desk berada di Kanwil dan tiap KPP,”ujarnya.

Dikatakannya, penyanderaan (gijzeling) terhadap 11 Wajib Pajak (WP) yang terdiri dari perorangan juga badan usaha yang memiliki tunggakan minimal Rp1 Miliar. Penyaderaan ini dilakukan karena wajib pajak dinilai mampu melunasi utang pajak namun tidak punya itikad baik melunasinya.

“Wajib Pajak ini rata rata telah menunggak 2 tahun lebih, sebelumnya kami sudah lakukan upaya persuasif dengan memanggil mereka. Tim Kanwil juga saat ini tengah melakukan gelar perkara terkait WP yang akan disandera tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, sebelum ada ketetapan hukum, penyanderaan bisa dihentikan asal yang bersangkutan membayar tebusan sesuai hitungan amnesti pajak. Tak hanya itu, sanksi juga akan bisa dihapuskan bila mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan membayar nilai pokok utang pajak ditambah uang tebusan.

“Penyanderaan biasa dilakukan di LP Tanjung Gusta, penahanan akan dilakukan 6 bulan, kalau tidak dilunasi maka disandera lagi 6 bulan kemudian nanti akan ditinjau kembali. Tapi biasanya seminggu disandera WP langsung melunasi,” katanya.

Untuk itu, Mukhtar menghimbau penyanderaan ini jadi pelajaran bagi para penunggak pajak lainnya yang sampai hari ini belum melunasi utang pajaknya. “Seluruh WP yang belum melaporkan hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga dihimbau untuk memanfaatkan Program Pengampunan Pajak yang akan berakhir 31 Maret 2017,”pungkasnya.(red)

Loading...