KPPU Medan Lakukan Penelitian Inisiatif dan Penyelidikan

M24.CO|MEDAN
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kamser Lumbanradja mengungkapkan, biaya logistik di Sumut sangat tinggi. Untuk itu, KPPU Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan berkomitmen agar biaya-biaya ekonomi yang tinggi itu bisa dikurangi.

“Kami telah menempatkan investigator kelas satu di Sumut untuk menangani berbagai perkara, antara lain biaya logistik dan pelanggaran lainnya seperti kartel. Sumut ini juara satu. Jumlah perkaranya paling top di Indonesia,” kata Kamser.

Ditegaskannya, KPPU KPD Medan memang saat ini fokus menyoroti biaya logistik di Sumatra Utara. Saat ini, kata Kamser, ada beberapa penelitian inisiatif dan penyelidikan yang sedang mereka tangani.

Pertama, yakni dugaan pelanggaran UU No.5/1999 oleh PT Apollo Kualanamoo dan PT Gatrans terkait penetapan harga regulated agent (RA) di Bandara Kualanamu. Penelitian inisiatif ini direkomendasikan masuk ke tahap penyelidikan.

Kedua, penyelidikan dugaan pelanggaran yakni praktik monopoli oleh PT Artha Samudera Kontindo, dan PT Sarana Gemilang pada Kawasan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) KPP Bea Cukai Belawan. Saat ini memasuki tahap pengembalian berkas penyelidikan.

Ketiga, dugaan praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dalam pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo di Bandara Kualanamu. Dugaan ini tengah dalam masa perpanjangan penyelidikan.

Sementara itu, Ketua KPPU KPD Medan, Abdul Hakim Pasaribu juga melihat biaya logistik di Sumut memang tinggi. Bahkan, untuk penelitian RA, kami mendapat informasi tarifnya paling tinggi di Indonesia. Seluruhnya ini bisa berdampak kepada konsumen. Dia mempertanyakan penentuan tarif sepenuhnya dilepas ke pelaku usaha dari otoritas.

“Kami berharap ke depan bisa menekan ekonomi biaya tinggi di Sumut,” ujarnya.

Adapun, hingga September 2016, jumlah laporan yang masuk ke KPPU Medan mencapai 26. Sumut menjadi provinsi dengan pemasukan laporan terbanyak yakni 22, diikuti Sumatra Barat dua laporan dan Aceh dua laporan.

“Selama tahun ini substansi sebagian besar laporan masih dugaan persekongkolan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan,” katanya.

Selain persoalan dugaan monopoli biaya logistik, KPPU Medan saat ini juga tengah meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan PMA/PMDN pabrik pakan ternak, khususnya ayam potong. Ini merupakan penelitian inisiatif.

Kemudian, yang dalam tahap penyelidikan yakni lelang paket pekerjaan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan Kabanjahe-Kutabuluh tahun anggaran 2013, lelang peningkatan struktur jalan Kabanjahe-Lawe Pakam pada 2014, dan lelang pelebaran jalan batas Kabanjahe-Kutabuluh pada tahun lalu.

Seluruhnya melibatkan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut dengan total nilai Rp216,18 miliar. Untuk perkara yang tengah berjalan yakni lelang pembangunan kantor Bupati Labuhan Batu Selatan pada anggaran 2013 dan 2014 Rp37,46 miliar, pekerjaan pelayanan teknik PLN Area Rantau Parapat 2015-2020 Rp124,48 miliar, pembangunan Bendungan Sitakkurak 1000 hektare di Tapanuli Tengah 2015-2017 Rp 138,15 miliar dan dugaan monopoli harga gas industri oleh PT PGN Tbk. (nis)

Loading...
author