Lapor Pak Gubsu ! Nelayan Belawan Keluhkan Surat Edaran KKP

102

BELAWAN|Para nelayan penangkap ikan teri di Belawan mengaku belum siap untuk mengganti alat tangkap melaut. Mereka bingung atas adanya surat edaran KKP tertanggal 3 Januari 2017 tentang pembentukan pokja yang memberikan tenggat waktu hingga 6 bulan kedepan guna mengganti alat tangkap pukat tarik dua.

“Yah…sudah pasti Kami bingung! Sekarang muncul aturan baru yaitu nelayan diberi tenggat waktu sampai bulan Juni 2017, agar mengganti alat tangkapnya,” kata Amsar (47) seorang nelayan di kawasan Bagan Deli, Selasa (7/2/2017).

Selama ini katanya, nelayan penangkap ikan teri nasi di daerah ini memang menggunakan alat tangkap (pukat) yang ditarik menggunakan dua unit kapal. Atas adanya larangan dari pemerintah, mereka pun kini tidak lagi melaut.

“Kalau berangkat melaut pasti ditangkap petugas, sekarang terpaksa menganggur di rumah,” tuturnya.

Ungkapan senada juga disampaikan, Saidi Amri (37) nelayan asal Kampung Kurnia, Belawan. Dia menuturkan, jika nelayan dilarang menggunakan pukat tarik dua, KKP mesti memberikan solusi bagaimana caranya agar bisa menangkap teri.

“Apabila tidak ditarik dua kapal, pukatnya tak terbuka dan mengembang. Jadi nggak benar alat tangkap yang kami gunakan merusak, karena tidak sampai ke dasar laut,” kata Saidi.

Iapun mengaku resah atas dikeluarkannya Permen KKP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik (Seine Nets). Belum lagi nelayan harus mengeluarkan biaya untuk membeli dan mengganti alat tangkap yang diperbolehkan oleh pemerintah.

“Jika mengganti alat tangkap tentu akan mengeluarkan biaya. Inikan sama dengan mempersulit nelayan,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPD HNSI Sumut, Pendi Pohan menanggapi hal ini mengatakan, dampak dari kebijakan yang dikeluarkan KKP membuat nasib nelayan penangkap teri nasi kian sulit. Bahkan, sebagian besar dari mereka saat ini tidak lagi melaut.

“Sudah hampir sebulan nelayan penangkap teri tidak lagi berkativitas melaut. Dampaknya, pasokan teri nasi berkurang,” jelas, Pendi.

Disebutkannya, apa yang menjadi keluhan nelayan pukat teri sebelumnya telah disampaikan HNSI ke DPR RI di Jakarta. Tapi, sejauh ini serta pasca KKP mengeluarkan surat edaran ditujukan ke Gubernur Sumut, belum ada tindak lanjut dari para legislator atas keluhan tersebut.

“Kita berharap pemerintah meninjau kembali peraturan itu. Jika tidak nasib nelayan akan semakin sulit, dan teri nasi atau teri Medan bakal hilang dipasaran,” pungkasnya.(totok)

Loading...