Tax Amnesty Terus Disosialisasikan

183

tax-amnestyM24.CO|MEDAN
Pada periode I program pengampunan pajak atau Tax Amnesty, uang tebusan yang masuk ke kas negara melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumut I sebesar Rp4,070 triliun. Periode II, DJP akan terus bersosialisasi agar wajib pajak (WP) bisa memanfaatkan program ini.

“Nilai tebusan periode I Rp4,070 dari 24.688 WP. Sedangkan se pekan periode II ini kita belum ada data lengkapnya. Pastinya kita (DJP) akan terus sosialisasi siapa pun itu yang minta,” kata Kepala Bidang P2 Humas DJP Sumut 1, Marselinus Simbolon.

Untuk harta yang sudah dideklarasi dan repatriasi dari dalam dan luar negeri, sebutnya, mencapai Rp161,237 triliun. Nilai tebusan ini tersebar di wilayah kerja DJP Sumut I yakni Medan, Binjai, Deliserdang dan Langkat. Dalam pencapaian itu, Sumut menduduki posisi pertama di luar Pulau Jawa yang bisa mendekati target.

Pada periode II ini, pihaknya tetap menunggu keinginan WP agar mengikuti pengampunan pajak. Sebab, DJP hanya bisa mengimbau bukan memaksa untuk menjadi taat pajak. “Kita yakin semakin banyak wajib pajak yang ikut program ini,” terangnya.

Pengamat Ekonomi dari Unimed, Muhammad Ishak melihat program ini belum mampu menggaet para pengusaha besar seluruhnya. Besarnya nilai tebusan periode I karena adanya peranan masyarakat lain seperti pelaku UKM dan PNS.

“Pemerintah tidak bisa mencapai target dari pengusaha besar sehingga beralih ke masyarakat. Pengusaha itu melihat kondisi terlebih dahulu apakah dengan program ini harta kekayaan mereka akan aman. Sedangkan masyarakat lain melihat ini bisa karena patuh atau takut,” jelasnya.

Seharusnya, pemerintah fokus kepada pengusaha besar dan bernegoisasi hubungan bilateral dengan negara tempat pengusaha menyimpan hartanya. “Seperti dengan Singapura, Indonesia harus bisa meyakinkan negara tersebut agar uang itu terbang ke Indonesia,” kata pengamat dari Universitas Negeri Medan (UNIMED) ini.

Diakuinya periode I yang di peroleh pemerintah memang hampir mencapai target yang diharapkan. Akan tetapi, pemerintah harus transparan dengan jumlah yang diterima dan penggunaannya. “Di periode II ini pastinya masyarakat melihat dulu hasil periode I. Tetapi nilai tebusan itu akan lebih meningkat jika harta pengusaha yang ada di luar negeri bisa ditarik ke Indonesia,” ucapnya. (nis)

Loading...