Trump Ingin Batalkan TPP, RI Wait And See?

donal-trumpM24.CO|JAKARTA

Presiden AS terpilih Donald Trump dalam kampanyenya pernah menyampaikan akan menolak Trans Pasific Partnership (TPP) atau perdagangan bebas multinasional yang mengatur tentang intellectual property guna memperkuat ekonomi dalam negeri AS. Saat ini Indonesia sedang mengkaji apakah akan masuk dalam perjanjian tersebut untuk meningkatkan daya saing produk.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut, saat ini pemerintah sedang mengkaji apa langkah selanjutnya terkait hal itu. Menurutnya, semua negara tidak berani memutuskan apapun dan cenderung menunggu keputusan Donald Trump.

“Nasib TPP karena Donald Trump dalam kampanye tidak akan lanjutkan. Catatannya Hillary pun akan merenegosiasi. Pihak kita, sedang studi. Tidak ada satupun negara yang berani mengambil sikap mengenai TPP, even AS sendiri,” kata Enggartiasto di kantornya, Jakarta Pusat.

Dia menyebut, saat ini beberapa negara masih waspada dan bersikap hati-hati sebelum Trump mengungkapkan apa yang menjadi kebijakannya. Saat ini, Enggar menyebut, kajian pemerintah masih melihat situasi global.”Kajian dalam proses tapi kita masih wait and see,” ujar Enggar.

Proses perjanjian itu sendiri diperkirakan akan memakan waktu dan negosiasi yang ketat. Namun, dia menilai, setiap negara tak terkecuali AS akan membutuhkan perdagangan sehingga Indonesia akan melihat apa keuntungan dan kerugian jika ingin bergabung.”Posisi kita akan lihat, TPP minimal akan delay. Indonesia akan melihat ini ancaman dan peluang karena posisi kita baik politik, geografis dan lain-lain sangat strategis, dan apa yang kita miliki dibutuhkan oleh AS dan negara lainnya,” ujar Enggar.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengatakan, akan ada sejumlah kebijakan Donald Trump yang bisa berpengaruh kepada Indonesia. Seperti kebijakan fiskal, dimana Trump menjanjikan pemotongan pajak untuk sejumlah kelompok usaha, namun menambah pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur.”Kalau dalam diskusi kami, tentu ini perlu dimonitor terus perkembangan dari hari ke hari. Tetapi yang perlu dilihat, dari fiskal. Karena Partai Republik, banyak menjanjikan pemotongan pajak. Dan itu cukup tajam. Tapi saat bersamaan dijanjikan penambahan pengeluaran. Bangun infrastruktur, bangun tembok. Jadi yang di depan terjadi adalah defisit yang semakin besar di Amerika,” kata Agus.

Selain itu, yang perlu diamati adalah proteksionisme. Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap kondisi perekonomian saat ini dan kebijakan proteksionisme merupakan jalan keluar.

“Amerika lebih protektif. Antara lain terlihat akan dilakukannya negosiasi North American Free Trade Agreement (Nafta), TPP (Trans Pasific Partnership) tidak akan diteruskan. Negara-negara besar akan mendapatkan presssure,” ungkapnya.

Yang terakhir adalah upayanya untuk menekan pertumbuhan ekonomi global. Globalisasi dianggap lebih banyak mendatangkan duka ketimbang suka. Misalnya, impor barang konsumsi yang murah telah menyebabkan rendahnya gaji pekerja domestik.

“Ini dorongan perubahan. Ini kebijakan yang harus kita lihat lagi bagaimana ke depan. Kebijakan-kebijakan protektif ini akan berdampak ke Indonesia, karena Amerika termasuk terbesar ekspornya,” tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat pertumbuhan ekonomi 2017 akan dipengaruhi oleh perdagangan internasional yang masih belum optimal karena ekspor didominasi sumber daya alam (SDA).

Selain itu, kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) yang baru, Donald Trump, juga perlu diantisipasi mengenai adanya keinginan untuk menghapuskan perjanjian perdagangan bebas internasional guna memperkuat ekonomi dalam negeri AS.

“Untuk 2017, pertumbuhan ekonomi masih melemah, terutama dari faktor perdagangan internasional yang masih melemah. Kalau tren dari AS menjadi sangat proteksionis, maka ini akan semakin nyata,” katanya.

Namun demikian, pemerintah Indonesia akan menggenjot sejumlah penerimaan negara baik dari perpajakan maupun tax amnesty, yang bisa memberikan tambahan untuk bisa mendanai pembiayaan di bulan Januari. Hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang dari dalam negeri.

“Kita kerja keras penerimaan pajak terutama dari tax amnesty di bulan November dan Desember akan meningkat. Sehingga dia bisa juga memberikan pendapatan pemerintah untuk memberikan tambahan untuk bisa mendanai di bulan Januari,” ungkapnya.

Oleh karena itu, katanya, fokus pertumbuhan ekonomi berasal dari sumber dalam negeri. Dalam hal ini peranan dari investasi dan konsumsi menjadi sangat penting, baik konsumsi rumah tangga, maupun pemerintah.

“Strategi pemerintah untuk fokus sumber pertumbuhan dalam negeri dapat bertahan dan bisa menetralisir situasi global, dan kemungkinan terjadinya ketidakpastian, baik dari sisi kebijakan perdagangan, investasi dan Federal Reserve.

Kementerian Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia akan melakukan sinergi agar seluruh sumber pertumbuhan ekonomi dipacu. Apakah berasal dari pengeluaran pemerintah, maupun kredit, perbankan dan pasar modal. Dan penggunaan dari tax amnesty bisa diaktifkan,” tukasnya. (dtf/ant)

Loading...
author