Aimakjang! Walikota Medan Dilaporkan ke KPK, Terkait Dugaan Suap Podomoro

fb_img_1476553376166

M24.CO|MEDAN

Walikota Medan Dzulmi Eldin resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/10/2016) kemarin terkait dugaan gratifikasi dengan munculnya foto-foto pejabat Pemko Medan yang berpergian dengan menggunakan pesawat jet pribadi.

Laporan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gerbraksu) yang dikoordinir oleh Saharuddin. Laporan yang disampaikan Gerbraksu ini diterima oleh petugas penerima laporan pengaduan masyarakat KPK dengan nomor informasi 86507.

Saharuddin mengatakan, pengaduan ini dilakukan agar KPK memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan gratifikasi terkait perjalanan yang terlihat didalam foto tersebut.

“Kita ingin ada penyelidikan mengenai hal tersebut agar jelas kepada masyarakat. Yang bisa membuktikan ada gratifikasi atau tidak itu tentu nanti proses hukum,” kata Sabarudin.

Dalam pengaduan tersebut, Gerbraksu juga dilampirkan foto-foto yang memperlihatkan para pejabat Pemko Medan tersebut sedang berada di dalam pesawat jet pribadi. Didalam foto tersebut, pejabat Pemko Medan yang diduga Walikota Medan Dzulmi Eldin terlihat sedang bersama seseorang yang mereka duga merupakan petinggi dari Podomoro.

Mereka juga melengkapinya dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya seputar perjalanan tersebut yang berhasil mereka kumpulkan, termasuk kronologis perjalanan dan dugaan adanya kebijakan-kebijakan Pemko Medan yang diduga berkaitan dengan perjalanan tersebut.

Dokumen-dokumen yang dilampirkan juga menambah informasi dari laporan pengaduan yang mereka sampaikan pada pertengahan Mei 2016 lalu tentang gratifikasi itu seputar pemberian ijin pembangunan proyek Podomoro Deli City, di Jalan Putri Hijau, Medan.

“Semuanya sudah kita serahkan ke KPK dan kita berharap agar penyidik segera melakukan penyelidikan,” tandasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Hamdani Harahap terkait IMB Proyek Podomoro City Deli Medan. Elemen rakyat mendesak DPRD Medan segera mengambil inisiatif memanggil Walikota Medan untuk menindaklanjuti putusan itu.

Sebagaimana diketahui, selain mengabulkan kasasi, MA juga membatalkan putusan PT TUN Medan dan menguatkan putusan PTUN Medan soal IMB proyek kondominium tersebut.

PTUN Medan dalam putusannya memerintahkan Walikota Medan membatalkan dan mencabut SK No.645/299.K tentang Izin Mendirikan Bangunan Tanggal 24 Maret 2015 atasnama PT Sinar Menara Deli yang mengelola Podomoro City Deli Medan. PTUN Medan juga menegaskan agar bangunan proyek Podomoro Deli City tidak dilanjutkan.

“Ya dengan putusan itu harus ada inisiatif DPRD Medan memanggil Walikota agar segera mencabut SK soal IMB itu dan menghentikan semua pengerjaan proyek Podomoro City Deli Medan,” tegas Kordinator Gerbraksu Saharuddin Medan Utara.

Aktivis yang konsern soal kasus Podomoro Medan itu mengatakan pihaknya sudah menyambangi Gedung MA agar segera mengirimkan putusan terkait Podomoro itu ke semua pihak yang terkait.

“Sudah kita desak agar MA segera mengirimkan putusan itu khususnya kepada penggugat dan tergugat. Sekarang mari kita desak agar DPRD Medan segera menginisiasi pemanggilan Walikota Medan,” tukasnya.(red)

Loading...
author