Dari Peta BIG, Lahan Dikelolah Masyarakat Adalah Kawasan Desa

sidangM24.CO|TOBASA

Sidang kasus 10 petani dari desa Meranti Timur, Kec Pintu Pohan Meranti, Kab Tobasa terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Balige, Rabu (23/11) sore. Ketua Setasi (Serikat Tani Sejahtera) Sumut Marihot Gulton dan Jonar Sihombing dari JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif) yang hadir sebagai saksi menyebut, jika sebenarnya lahan yang berada di Dusun Sigalapang, Sigordang dan Sipultak bukanlah kawasan hutan margasatwa.

Sebab, berdasarkan peta yang diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia pada tahun 2010 dan diketahui oleh BIG (Badan Informasi Geospacial), kawasan itu adalah kawasan administrasi desa Meranti Timur.

“Berdasarkan peta yang diterbitkan oleh BPS, kawasan itu masuk dalam kawasan administrasi desa Meranti Timur. Dan itu adalah kawasan hutan masyarakat. Bukan hutan margasatwa,” sebut Jonner.

Tak hanya itu, kawasan Sigalapang juga telah dilakukan pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Di sana sudah dikutip PBB, jika memang itu hutan kenapa PBB nya dikutip?” ujar Kirno Siallagan, kuasa hukum para terdakwa.

Usai mendengar keterangan para saksi, ketua majelis hakim Syafril Batubara mengakhiri sidang dan akan dilanjutkan pekan depan. Sebelumnya, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Friska Sianipar mendakwa para terdakwa atas pembakaran, pengrusakan dan penebangan hutan di kawasan Sigalapang, desa Meranti Timur, Kec Pintu Pohan Meranti, Kab Tobasa yang disebut masuk dalam kawasan hutan margasatwa.(alex)

Tags:
Loading...
author
Manusia biasa, Murah Senyum dan Ramah. Tapi, Benci Lihat Ketidak Adilan.