Dianggap Rugikan Negara Rp10,8 M, Pejabat Bank Sumut Disidang

BANK SUMUT

BANK SUMUT

M24.CO|MEDAN
Dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar Rp10,8 miliar atas dana pengadaan sewa mobil dinas dan operasional, mantan Direktur Operasional PT Bank Sumut M Yahya dan mantan Asisten 3 Divisi Umum PT Bank Sumut, Jefri Sitindaon disidang.

Dalam dakwaan JPU, Netty Silaen menjelaskan, kedua terdakwa M Yahya berperan sebagai Direktur Umum dan M Jefri Sitindaon sebagai Ketua Pengadaan Barang dan Jasa dalam pengadaan kendaraan operasional Bank Sumut sebanyak 294 unit yang bersumber dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) tahun 2013.

Untuk terdakwa Jefri sendiri, bahwa dirinya yang melaksanakan kegiatan tersebut dari awal dan dia juga yang menentukan Harga Perhitungan Sementara (HPS). Tetapi, HPS yang dibuat tersebut berdasarkan dari rekanan yakni CV Surya Pratama dan itu disetujui oleh M Yahya dan direksi lainnya.Padahal di dalam kontrak sendiri, rekanan CV Surya Pratama di dalam persyaratan administrasinya hanya mempunyai kemampuan kurang lebih Rp 12 Miliar sedangkan untuk proyek kegiatan pengadaaan operasional sewa menyewa tersebut sebesar Rp 17 Miliar.

Sehingga kemampuan Bank Sumut tidak memadai untuk pengadaan 294 unit mobil.Selanjutnya, dalam kontrak hanya satu tahun ternyata dibuat oleh M Jefri Sitindaon dan kontrak tersebut diubah kemudian disetujui oleh M Yahya dengan durasi kontrak tiga tahun.

Dalam kontrak sebenarnya untuk jangka satu tahun ternyata saat diajukan kepada rekanan, CV Surya Pratama tidak dapat menyanggupi. Akhirnya M Yahya dan M Jefri Sitindaon mengubah kontrak dengan jangka tiga tahun tersebut tanpa adanya persetujuan direksi Bank Sumut. Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 10,8 Miliar.JPU menganggap kedua terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Pada persidangan itu, Julisman tim penasehat hukum M Yahya sempat meminta kepada majelis hakim agar kliennya diberikan izin untuk menghadiri pesta pernikahan putrinya.”Mohon izin majelis, saya ingin menyampaikan bahwa saudara M Yahya ingin melihat pernikahan anaknya. Dengan ini kami sampaikan beserta surat permohonannya, majelis,” pinta Julisman kepada majelis hakim yang diketuai Ahmad Sayuti.

Ahmad Sayuti mengatakan, akan terlebih dahulu mempertimbangkan permintaan terdakwa M Yahya dan akan diberitahukan apakah diberikan izin atau tidak pada persidangan selanjutnya.”Permintaan ini kami terima. Tapi belum tentu akan kami kabulkan. Pada persidangan selanjutnya akan kami sampaikan hasil pertimbangannya,” ujar Mahyuti. (van)

Loading...
author