Diduga Korupsi, LSM TOPAN-AD Laporkan 5 Dinas Kota Medan & Pemprovsu ke Kejatisu

lsm-topanM24.CO|MEDAN
LSM Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Aset Daerah (TOPAN-AD) laporkan adanya dugaan korupsi di lima dinas kota Medan dan Sumatera Utara (Sumut) dengan kerugian negara capai puluhan miliar dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Adapun lima dinas tersebut yakni, Dinas Bina Marga Kota Medan tahun anggaran 2014 hingga 2016 diduga kerugian negara capai 4 miliar, Dinas Perhubungan Kota Medan tahun anggaran 2015 hingga 2016 capai 2,5 miliar, Dinas Perhubungan Kota Medan tahun anggaran 2015 hingga 2016 capai 2,5 miliar, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara tahun anggaran 2015, capai 26,5 miliar dan Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran tahun anggaran 2015 capai 1,5 miliar.

Menurut ketua TOPAN-AD, Muara Sianturi SE bersama tim, pihaknya sudah memiliki bukti- bukti dugaan korupsi dibeberapa dinas tersebut yang lengkap. Sehingga pihaknya melaporkan adanya temuan dugaan korupsi untuk membantu pihak Kejaksaan menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga puluhan miliar. “Kita hari ini datang ke kantor kejatisu untuk laporkan temuan kita agar segera diproses pihak kejaksaan,” ucap Muara, Selasa (22/11) di Kejatisu.

Menurut Muara, pihaknya memasukan laporan tersebut ke Bagian Umum Kejatisu Lantai II untuk segera diproses. Dan pihaknya juga telah mengirim surat konfirmasi kepada Dinas Perhubungan Sumut, dengan Nomor MDN.006/DPP.TPN-AD/IX/2016, namun hingga 7 hari kerja diterima surat tersebut belum ada jawaban.

“Kita sebelumnya, guna menghindari adanya praduga tak bersalah pada seseorang, tim sudah mengirimkan surat konfirmasi kepada Dinas Perhubungan Sumut, dengan Nomor MDN.006/DPP.TPN-AD/IX/2016, namun hingga 7 hari kerja diterima surat tersebut belum ada jawaban, sehingga pada 28 Oktober 2016 kami telah layangkan surat dengan prihal somasi atau teguran terhadap konfirmasi itu, dengan tembusan ke Kejatisu,”jelas Muara.

Selain itu, dalam laporan ke Kejatisu, tim juga memberikan dugaan korupsi yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kota Medan, seperti pada pemasangan area Traffic Control System di Kota Medan TA 2015 sebesar Rp5,1 miliar, pemasangan area Traffic Control System (ATCS) di kota Medan TA 2014 sebesar Rp7,1 miliar dan pemasangan area Traffic Control System di Kota Medan TA 2013 sebesar Rp5,6 miliar.

“Dari nilai pengadaan tersebut, ada dugaan korupsi sebesar Rp7 miliar, berdasarkan analisa dan estimasi penghitungan DPP NGO Topan-AD untuk sebagai pembanding atas kegiatan pengadaan pemasangan,” paparnya.

Lanjut dia, dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengakibatkan potensi kerugian negara pada dinas Bina Marga Kota Medan TA 2014, 2015 dan 2016 sebesar Rp4 miliar juga turut dilapirkan. Termasuk dugaan korupsi pada Pengembangan LLAJ Sumut sebesar Rp7 miliar dan dinas pencegahan pemadam kebakaran sebesar Rp1,5 miliar.

“Sebelumnya dinas tersebut juga, sudah kami layangkan surat konfirmasi pada 28 Oktober 2016, tetapi tidak memberikan jawaban ataupun bantahannya, termasuk konfirmasi terhadap pengembangan LLAJ Sumut sebesar Rp7 miliar,” ungkap Muara.

Usai penyerahan berkas ke kantor Kejatisu, Muara juga mempertanyakan tindaklanjut laporan dugaan Korupsi yang disampaikan ke Kejatisu. Dimana, sebelumnya ada lima dinas yang telah dilaporkan ke Kejatisu, seperti dinas pengembangan lalu lintas sungai, air, danau dan penyembrangan (LLASDP) provinsi Sumut TA 2015, dinas Kebersian Kota Medan untun TA 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Ditambah lagi, laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian negara dalam Balai Teknik Perkretaapian wilayah Sumut TA 2015 sebesar Rp10,4 miliar. Serta, Dinas Jalan dan jembatan Sumut tahun 2015.

“Kita ketahui, korupsi sudah digolongkan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa, yang mampu mempengaruhi semua tatanan kehidupan masyarakat dan ekonomi, dan kita jangan biarkan itu terjadi,”ujarnya.

Muara menyampaikan harapan atas laporannya kali ini ada tindak lanjut dari pihak Kejatisu. “Kita minta laporan kita agar ada kelanjutannya oleh Kejaksaan untuk tegas dalam melanjutkan laporan yang disampaikan, khususnya dugaan korupsi yang sudah memakan uang masyarakat hingga puluhan miliar. Jika laporan kami tidak ada tindak lanjut dalam 30 hari kedepan maka kami akan berikan somasi ke pihak Kejatisu,” tegasnya.

Dirinya mengatakan sudah seharusnya masyarakat mengawasi jalannya proses pembangunan, kan anggaran tersebut juga uang masyarakat dan selayaknya digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. (red)

Loading...
author
Not Cool, Not Handsome, Not Rich, Not Famous too... Just the Sinner's wanna try to be nice MAN