Medan| Akibat makan uang korupsi penyelewengan dana bantuan hibah Pemprov Sumut Tahun Anggaran (TA) 2010 sebesar Rp 400 juta, tiga pengurus koperasi Dalihan Natolu Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dituntut jaksa masing-masing penjara selama satu tahun enam bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oki menyatakan ketiga terdakwa masing- masing Ahmad Tajudin Harahap selaku Ketua Koperasi, Hendrizal Harahap selaku Sekretaris dan Ahyar Nasution selaku Bendahara bersalah melanggar Pasal 3 UU No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

“Meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap ketiga terdakwa dengan penjara selama satu tahun dan enam bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan,” ucap jaksa, di ruang Cakra VII, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (9/2/2017).

Menurut jaksa terdakwa juga sudah membayar uang pengganti senilai Rp 400 juta ke rekening Kejaksaan Negeri. Mendengar tuntutan jaksa, Penasehat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan pledoi pada pekan depan. Kemudian hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pledoi dari terdakwa.

Seperti diketahui, Ketiga terdakwa di dakwa jaksa Oki telah melakukan modus penyewengan dana hibah yang dilakukan para terdakwa yakni pada tahun 2010 Koperasi Dalihan Natolu yang berada di Desa Bukkas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapsel, telah menerima bantuan dana hibah sebesar Rp 400 juta dari Pemprovsu sesuai naskah perjanjian belanja hibah antara Gubsu dengan Koperasi Serba Usaha Dalihan Natolu No.900/6588 dan No.22/KSU-DN/IV/2010 tanggal 26 April yang akan dipergunakan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Desa Bukkas Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapsel sesuai proposal bantuan modal No.20/KSU/DN/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009.‬

‪Namun, pada pelaksanaannya lahan seluas lebih kurang 38 hektare sesuai proposal permohonan bantuan modal No.20/KSU/DN/VII/2009, serta laporan pertanggungjawaban dana hibah No.30/KSU-DN/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 lahan yang diperuntukkan bukan berada di desa Bukkas dan bukan merupakan lahan hak, tetapi merupakan areal yang berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai SK. Permenhut No 201/Menhut-II/2006 Jo No.SK.44-Menhut/II/2005.‬

‪Selain itu, pengurus operasi juga diduga telah melakukan manipulasi data administrasi dan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.‬ “Setelah melakukan analisa diperkirakan kerugikan negara dalam perkara ini sebesar Rp400 juta,” tandas Oki.

Para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU No31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (rivan)

Loading...