Tobasa | Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba Samosir terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelesaian konflik pertanahan di kawasan Tobasa, yang berasal dari APBD 2014 senilai Rp1,4 miliar.

Sayangnya, Kasi Intel Kejari Tobasa, Frengki Pasaribu yang ditemui Rabu (1/2/2017) siang di ruang kerjanya, enggan membeber kebenaran informasi yang menyebut jika penyidik telah menetapkan seorang pejabat Tobasa yang diketahui berinisial EP sebagai tersangka.

“Kita berpatok pada Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2016. Dan sayapun belum terima perintah dari pimpinan untuk membeberkan informasi itu,” sebutnya.

Meski begitu, Frengki juga tidak mengatakan jika informasi itu salah. “Soal itu (Status EP yang disebut telah menjadi tersangka) saya tidak bisa bilang ‘iya’ tetapi saya juga tidak bisa bilang ‘tidak’. Soalnya saya belum dapat perintah dari pimpinan,” tambahnya.

Meski begitu, Frengki mengaku jika nanti pihaknya pasti akan mempublikasikan perkembangan kasus tersebut. “Tunggu saja, nanti pasti akan kita publikasikan,” ujarnya mengakhiri.

Sebelumnya, penyidik pidana khusus melakukan penggeledahan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Bagian Umum dan Bagian Pemerintahan Tobasa, Rabu (25/1) lalu.

Dari dalam ruangan tersebut petugas membawa sejumlah berkas yang disebut berhubungan dengan dugaan kasus korupsi penyelesaian konflik pertanahan dikawasan Kabupaten Toba Samosir yang berasal dari APBD tahun 2014 senilai Rp 1,4 Milyar.

Dari hasil pemeriksaan dan penghitungan sementara oleh penyidik, maka negara mengalami kerugian sebesar Rp 300 juta dari total anggaran Rp 1,4 Milyar.(alex)

Loading...