Korupsi Uang Kuliah, 2 PNS USU Dituntut 8 dan 9 Tahun Penjara

Korupsi Uang Kuliah

Korupsi Uang Kuliah

M24.CO|MEDAN
Penuntut umum Tipikor Kejatisu, menuntut staff di Program Magister Manajemen (MM) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Binca Wardani Lubis, selama 9,6 Tahun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Binca terbukti melakukan korupsi uang kuliah mahasiswa yang merugikan negara sebesar Rp 6 Miliar. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Selain hukuman pidana, juga memberikan pidana tambahan membayar denda Rp200 Juta, subsider enam bulan kurungan dalam persidangan yang diketuai majelis hakim Tipikor yang diketuai Djaniko MH Girsang.

JPU juga meminta majelis hakim agar kedua terdakwa diwajibkan membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp6 Miliar. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita, jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Sementara itu, Desi Nurul Fitri yang juga staff Program MM Sekolah Pascasarjana USU dituntut lebih ringan. JPU meminta agar majelis hakim menjatuhi Desi dengan hukuman selama 8,6 tahun penjara denda Rp200 Juta, subsider enam bulan kurungan. Akan tetapi Desi tidak diwajibkan membayar UP.

JPU berpendapat kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Kedua terdakwa yang mengenakan kemeja putih, lantas menangis dan berpelukan. Mereka tak terima dituntut dengan hukuman tinggi.

Usai mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim menunda persidangan pada Rabu (18/10/2016) dengan agenda pleidoi dari kedua terdakwa.

Dalam kasus ini, kedua terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengorupsi dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Kelengkapan Akademik (DKA) mahasiswa pascasarjana.

Perbuatan itu dilakukan kedua terdakwa secara berlanjut dan terus-menerus dari tahun 2009 hingga 2014, dan menyebabkan negara rugi sekitar Rp6,9 Miliar.Pembayaran SPP dan DKA seharusnya dilakukan langsung oleh mahasiswa ke bank.

Namun kedua terdakwa justru menyuruh mahasiswa membayar ke bagian tata usaha magister manajemen, baik melalui keduanya maupun staf lainnya.Untuk meyakinkan para mahasiswa, terdakwa membuat bukti penyetoran berupa kwitansi.

Selanjutnya dana disimpan di brankas Prodi Manajemen Magister USU dan sebagian lagi disetorkan ke bank mitra USU.

Kuitansi itulah yang digunakan para mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan. Untuk menutupi perbuatannya, kedua terdakwa juga menggandakan/memalsukan kuitansi bukti pembayaran SPP dan DKA tersebut. Dengan begitu, mahasiswa yang menggunakan kwitansi itu seolah-olah telah melakukan pembayaran secara resmi ke bank-bank mitra USU.

Alhasil, realisasi penerimaan SPP mengalami defisit dari tahun ke tahun. Dari hasil audit yang dilakukan tim internal USU, jumlah uang kuliah dan DKA yang diduga diselewengkan berjumlah Rp 6,9 Miliar.

Padahal seharusnya yang disetorkan Rp14,5 Miliar. Namun setelah diaudit, terdakwa hanya menyetorkan Rp7 Miliar. (van)

Loading...