Kuasa Hukum Sebut Irwan Pulungan Bukan Korupsi

M24.CO|MEDAN
Kuasa Hukum Irwan Pulungan, Zulfirman membeber alasan pihaknya melayangkan Prapid ke Pengadilan Negeri (PN) Medan atas kasus dugaan korupsi Bank Sumut yang menyeret nama kliennya.

Kepada sejumlah wartawan, Rabu (12/10) di PN Medan, Zulfirman mengaku, bahwa kasus yang menjerat kliennya bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan kasus perdata.

Hal ini diungkapkan oleh Zulfirman karena kasus ini merupakan kasus internal perusahaan, bukan kasus penggunaan anggaran negara. “Ini kan kasus internal perusahaan daerah, bukan penyalahgunaan anggaran negara. Jadi ini bukan tindak pidana korupsi,” sebutnya.

Lanjut Zulfirman, alasan itu disebutnya karena dalam UU BUMN disebutkan bahwa uang keuangan perusahaan daerah (BUMD) terpisah dengan keuangan negara. “Itu ada diatur di dalam UU BUMN,” jelas Zulfirman tanpa merinci pasal dan ayat yang menyatakan demikian.

Selain alasan itu, Zulfirman juga menyampaikan jika pemeriksaan audit yang dilakukan Kejatisu tidak menggunakan lembaga negara. “Harusnya penyidik menggunakan audit BPK, bukan malah menggunakan akuntan publik,” lanjutnya.

Disinggung soal hubungan antara dirinya dengan Irwan Pulungan, Zulfirman mengaku tidak pernah bertemu secara fisik dan tidak pernah lagi berkomunikasi sejak 1,5 bulan terakhir. Ia pun menceritakan soal jadwal pendaftaran gugatan itu yang dinilai terlalu lama.

“Jadi begini, awalnya sudah saya sampaikan kepada beliau agar kita menempuh jalur prapid, tetapi mungkin beliau belum bersedia. Nah, karena itu, dari awal kita sudah buat surat kuasa dan draft prapid ini, tinggal penandatanganan saja. Saat itu, status beliau masih sebagai tersangka, belum DPO,” lanjutnya.

Lalu, sejak surat kuasa dan draft prapid itu dipegang oleh Irwan Pulungan, mereka tidak lagi pernah berkomunikasi. Namun, sekira 3 hari lalu, seorang kurir datang ke kantor Zulfirman mengantarkan surat kuasa dan draf prapid itu yang sudah ditandatangani oleh Irwan.

“Waktu saya nggak di kantor. Jadi staf saya yang terima surat ini dari kurir. Dan saat itu beliau sudah menandatangani draft prapid dan surat kuasa pengajuan prapid ini. Makanya langsung kita daftarkan,” lanjutnya sembari mengakui jika dirinya juga tidak mengetahui keberadaan kliennya itu.

Disinggung soal upaya hukum ke depan yang akan ditempuh jika pihaknya kalah dalam prapid ini, Zulfirman mengaku akan menghadapi perkara sesuai dengan pokok perkara. “Iya kalau kita kalah dalam prapid, maka kita akan hadapi pokok perkaranya,” tutupnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Irwan Pulungan selaku Divisi Umum Bank Sumut merupakan satu dari tiga tersangka, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejati Sumut. Sementara dua tersangka lain yang juga berstatus DPO adalah Pejabat Pembuat Komitmen Bank Sumut, Zulkarnain, dan seorang rekanan atau penyedia jasa Direktur CV Surya Pratama, Haltatif.

Dalam perkara ini, Irwan Pulungan melayangkan prapid ke Pengadilan Negeri (PN) Medan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Sedangkan dua tersangka lain tidak ikut menempuh jalur prapid. (van)

Loading...
author