Lapor Pak Jokowi! Diduga Ada Pungli di Asahan, Apa Cerita?

M24.CO|MEDAN

Pasca kepimpinan presiden Jokowi Widodo sebagai presiden Indonesia, pungli mulai diberantas satu per satu. Namun bagaimana dengan aksi pungli didaerah yang sudah mengakar ini bisa diberantas sampai keakar-akarnya.

Contoh kasus yang diungkap oleh Muhammad Afifuddin Gurning tidak pernah lelah untuk membuktikan dugaan korupsi Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang yang dilaporkannya ke Polda Sumut. Meski ada dugaan pembiaran kasus yang dilakukan oleh penegak hukum.

Ia berencana akan berangkat ke Jakarta untuk melaporkan kasus yang merugikan Yayasan Pesantren Modren Daar Al Uluum (YPMDU) Kisaran, Asahan, itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

“Mulai dari Polda, BPN, PN Kisaran hingga BPKP Perwakilan Sumut, sudah saya datangi untuk membuka kasus tanah yayasan yang diambil Bupati Asahan ini, namun hasilnya belum ada. Saya sudah maksimal melakukannya untuk menyelamatkan aset yayasan demi kemaslahatan umat. Tinggal ke Pak Presiden Jokowi yang belum sampai kasus ini, ke KPK sudah, Komisi hukum DPR pun sudah,” ujar Afifuddin di Medan, Rabu (19/10/2016).

Afif yang sudah dua tahun lebih melaporkan kasus Bupati Asahan ini menduga ada pungli (pungutan liar) yang terjadi dalam proses penangan kasus. Sehingga sampai saat ini belum ada hasil tindaklanjut dari laporan kasus Bupati Asahan yang dilaporkannya.

“Jelas dugaan (pungli) itu saya rasa ada. Saat ini pungli jadi sorotan prioritas Presiden Jokowi, saya berharap Presiden Jokowi merespon kasus ini,” harapnya.

Sebelumnya, Kasubid Penmas Bid Humas Polda Sumut AKBP Nainggolan mengatakan, kasus dugaan korupsi perampasan lahan milik YPMDU Kisaran seluas 1.345 meter diduga dilakukan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang, sampai saat ini masih diproses. “Bukan dihentikan,” ucap MP Nainggolan, Jumat (26/8/2016).

Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Polda Sumut menjelaskan, bahwa ada lima poin hasil penyelidikan sementara yang dilakukan.

Pertama, pada tahun 1977 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan mengeluarkan surat keputusan tentang penghunjukan sebidang tanah seluas 6,62 hektar yang dikuasai Pemda Tingkat II Asahan di Komplek Sibogat Kepenghuluan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran kepada Yayasan Pesantren Modern Daar Al Uluum (YPMDU) Asahan.

Kedua, pada tanggal 16 Januari 2001, Drs Taufan Gama Simatupang mengajukan permohonan sertifikat hak milik (SHM) ke Kantor BPN Kabupaten Asahan atas nama Drs Taufan Gama Simatupang.

Ketiga, pada tanggal 26 April 2016 terjadi perubahan sertifikat hak milik (SHM) menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Drs Taufan Gama Simatupang yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Asahan.

Keempat, tanggal 13 Juni 2016 tanah seluas 1.345 meter tersebut dihibahkan kepada YPMDU Asahan, kemudian didaftarkan kembali ke BPN Kabupaten Asahan atas nama YPMDU Asahan.

Dan keliama, saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan terhadap laporan dimaksud.

Afifuddin menilai, keterangan pers Polda Sumut yang diterima wartawan tersebut memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang.

“Dari mana saya bisa bilang begitu, karena lahan milik yayasan dirubah menjadi SHM, karena mencuat ke publik dan ditangani penegak hukum, cepat-cepat dirubahnya (Taufan Gama Simatupang) menjadi HGB. Ini HGB kan pakai jangka waktu, setelah berakhir HGB nya kan tanah yayasan itu kembali ke Taufan Gama Simatupang atas SHM yang dibuatnya. Kok Polda Sumut diam saja, perbuatan itukan bukti adanya dugaan tindak pidana,” terangnya.(red/drc)

Loading...
author