Soal Karupsi Pasar Situmba, Nurhayati Siap Laporkan Kabid Koperasi

345

M24.CO|P.SIDIMPUAN

Status tersangka yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Wanita Saroha, Nurhayati Hasibuan yang dilakukan Polres Tapsel serta Ditreskrimsus Poldasu dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Situmba di Dusun Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok batal demi hukum.

Saat ditemui M24.CO Selasa (13/9), Nurhayati mengatakan, sebelum petugas kepolisian melakukan penyidikan adanya dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi Pasar Situmba
di Dusun Gunungtua Baringin, Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dirinya terlebih dahulu telah melaporkan adanya pemalsuan tanda tangan dirinya selaku penerima dana hibah tersebut.  Hal tersebut dibuktikan dengan laporan polisi nomor Lp. 376/XII/2015/SU/TAPSEL tertanggal 1 Desember 2015.

“Hingga kini, kasus tersebut masih ditindak lanjuti Polres Tapsel,” ucapnya didampingi kuasa hukumnya, Marwan Rangkuti.

Lebih lanjut, Nurhayati memaparkan, laporan tersebut dilakukannya lantaran dirinya merasa terkejut ketika Pasar Situmba yang menjadi objek dana hibah Kementerian Koperasi tersebut telah diresmikan Bupati Tapsel, Syahrul M Pasaribu. Pasalnya, dirinya merasa pembangunan tersebut belum selesai.

“Proyek tersebut belum selesai, tapi seolah-olah telah selesai. Makanya, secara fisik bangunannya tidak sesuai dengan RAB atau bestek,” ungkapnya.

Alhasil, Nurhayati pun menduga kalau peresmian tersebut bisa berlangsung akibat adanya rekomendasi dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan. Makanya, dia pun melaporkan Kabid Koperasi yang berinisial BA kepada kepolisian.

“Karena saya tidak ada menandatangani laporan pertanggung jawaban maupun berita acara penyerah terimaan proyek pembangunan pasar. Makanya, saya laporkan kasus ini ke polisi,” tungkasnya.

Ditambahkan Marwan, kliennya  mengetahui adanya pemalsuan tersebut setelah dirinya menerima laporan pertanggungjawaban dari Kabid Koperasi Kabupaten Tapsel berinisial BA. “Artinya, klien kami telah ada menemukan tindak pidana pemalsuan dan manipulasi pelaksanaan proyek. Makanya, dia langsung melaporkannya ke polisi,” ujarnya.

Sayangnya, beber Marwan, belum lagi selesai perkara yang dilaporkan Nurhayati, pihak Polres Tapsel malah melakukan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Situmba tersebut. “Kan seharusnya,  ini disidik dulu kepastiannya. Benar atau tidak ini palsu. Kalau memang itu tidak palsu jadikan tersangka. Berarti itu karangan klien kami,” tegasnya.

Dibeberkan Marwan, dari hasil laporan yang dilakukan penyidik dalam kasus pemalsuan tersebut dalam suratnya tertanggal 23 Juni 2016 lalu, penyidik menyatakan, dari keterangan BA bahwa asli laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat sebanyak 2 eksemplar. “Yang 1 dikirim ke Kementerian Koperasi UKM yang di Jakarta, sedangkan yang 1 lagu dikirim ke Nurhayati. Namun, setelah penyidik melakukan penyidikan dengan memeriksa Nurhayati maupun menyurati Kementerian Koperasi UKM barulah diketahui kalau laporan pertanggungjawaban itu tidak ada yang asli melainkan poto kopi. Ini keterangan penyidik, bukan keterangan saya sesuasi surat ini,” ucapnya memperlihatkan surat pernyataan dari Polres Tapsel tertanggal 23 Juni 2016 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Tapsel, AKP Jama Kita Purba.

Lebih lanjut, terang Marwan, usai penyidik menerima balasan surat dari Kementerian Koperasi UKM tersebut, penyidik pun kembali melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap BA. Dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, BA menyatakan asli laporan tersebut telah dikirim ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

“Kembali penyidik menyurati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Dan balasannya, kalau surat pertanggungjawaban tersebut belum ada diterima. Ini bukan pernyataan saya, ini hasil pemeriksaan lanjutan penyidik tertanggal 1 September 2016,” tungkasnya.

Melihat kejadian tersebut, Marwanpun mengatakan, kalau BA selaku pembuat laporan pertanggungjawaban berusaha menghilangkan barang bukti.

“Sayagnya, meski laporan dari klien kami tersebut telah terang siapa tersangkanya. Namun kenapa kasus itu tidak diselesaikan dahulu. Ini kan ada kaitannya semua. Kenapa penangannya malah lompat ke kasus tipikornya? Ada apa ini?” ungkapnya penuh tanya.

Marwan pun mengatakan, dari bukti tersebutlah dirinya pun melakukan praperadilan terhadap Kapolres Tapsel, AKBP Rony Samtana dan Dirreskrimsus Polda Sumut dalam hal penetapan tersangka terhadap Nurhayati dalam kasus yang ditangani tipikor sesuai bukti laporan praperadilan nomor : 04/Pid.Pra/2016/PN Psp tanggal 2 september 2016. “Kita minta, penyidik seharusnya bertindak profesional. Jangan menargetkan klien kami sebagai tersangkanya,” pungkasnya.(Sabar)

Loading...