TAKE-IN: Archandra Tahar telah Cederai Hukum Indonesia

archandra-tahar
M24.CO|JAKARTA

Tim Advokasi Kewarganegaraan Indonesia (TAKE-IN) telah mendaftarkan gugatan pembatalan SK Menkumham terkait pemberian kewarganegaraan Indonesia Kepada Archandra Tahar di PTUN Jakarta.

Risqie Rahmadiansyah, selaku tim penggugat dari TAKE-IN disela-sela pendaftaran gugatan mengatakan bahwa pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada Archandra telah mencederai hukum Indonesia karena menabrak sejumlah poin prinsipil dalam UU No. 12 tahun 2016.

“Ada banyak aturan dalam UU kewarganegaraan yang diselewengkan oleh Menteri Hukum dan HAM, salah satunya Archandra belum memenuhi syarat kewarganegaraan Indonesia karena tidak pernah tinggal 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun secara tidak berturut-turut di Indonesia,” cetusnya kepada M24.CO, Kamis (6/10/2016).

Pemberian kewarganegaraan kepada Archandra ini juga dinilai sarat akan kepentingan politik dan agenda asing di indonesia. Indikasi ini muncul setelah Archandra, saat masih menjabat sebagai Menteri ESDM, mengabulkan perpanjangan ekspor konsentrat Kepada PT. Freeport.

“Keputusan perpanjangan ekspor konsentrat PT. Freeport juga dapat dibatalkan mengingat legalitas Menteri ESDM saat itu”. Lanjutnya lagi. kepentingan penggugat sebenarnya lebih jauh dari sekedar pemakzulan sk kewarganegaraan Archandra, tetapi juga agar supaya jabatan tinggi di Indonesia tidak diisi oleh orang asing”.

Sejalan dengan hal tersebut, anggota Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Nasrul Dongaran mengatakan, gugatan kepada Presiden RI terkait SK ini sebagai bentuk ‘check and balances’ dari masyarakat karena lembaga legislatif telah gagal melaksanakan fungsinya mengawal pemerintahan.

“DPR lebih sibuk berpolitik daripada melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana fungsi ‘check and balances’, maka tidak heran jika kewarganegaraan Indonesia Archandra lepas dari pengawasan mereka,” sebut nasrul.[red/win]

Loading...
author