Wabup Sergai Janji Kroscek Dugaan Korupsi Dinkes

118

Medan | Wakil Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, berjanji akan mencek hasil audit BPK terhadap neraca keuangan TA 2014, terutama hasil temuan dugaan kejanggalan penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Sergai.

‘’Saya cek dulu. Karena saya baru menjabat 2016 lalu,’’kata Darma Wijaya saat ditelepon, Kamis (9/2). Menurutnya, butuh pengecekan secara rinci mengenai laporan hasil audit keuangan BPK tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan dr Helmi Sinaga pun berucap hampir sama dengan atasannya tersebut.

Namun Helmi tak berani berkomentar karena mengaku belum lama menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Kesehatan Sergai. ‘’Kebetulan saya masih baru pak,jadi saya ga bisa menjawabnya.’’

Sementara kuasa pengguna anggaran langsung di Dinas Kesehatan, yakni Kadis drg Zaniar, hingga kemarin, belum mau  membalas SMS yang dilayangkan ke nomor handphonenya. Demikian juga Bupati Soekirman. Keduanya masih memilih bungkam, dan tak menggubris konfirmasi via handphone  media ini.

Sekadar catatan, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) Nomor 04.A/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal 2 Mei 2014, ditemukan nilai utang Dinas Kesehatan sebesar Rp1.438.534.800. Utang didapat dari paket pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh rekanan, namun belum dibayar hingga 31 Desember 2013.

Rincian proyek di Dinas Kesehatan Serdang Bedagai meliputi pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Limbon, pembangunan Garasi kapal Puskesmas Beringin dengan jumlah utang Rp 474.325.000, pengadaan Notebook E-Puskesmas Rp134.000.000, pengadaan printer Rp 12.400.000, pengadaan Aplikasi E-Puskesmas Rp 51.600.000, pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Rp 26.270.000, dan pengadaan Komputer PC E- Puskesmas dengan jumlah utang Rp 189.600.000.

Sementara info lain menyebut, sedikitnya 10 item dugaan korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) di Dinas Kesehatan Serdang Bedagai TA 2014. Dugaan korupsi ini dilakukan dengan cara-cara sangat halus. Salah satunya dengan memenangkan CV Elvis Sarana Medilab untuk dua item pekerjaan. Diantaranya, pengadaan mobiler untuk Poskesdes dan Puskesmas.

Untuk menghindari lelang umum, drg Zaniar MAP melakukan pemaketan langsung kepada perusahaan  CV Elvis Sarana Medilab. Item lainnya, terkait pemotongan dana BPJS sebesar 20-30 persen. Bendahara Dinkes mengeluarkan amprah yang ditandatangani tenaga medis puskesmas dan puskesmas pembantu. Namun dalam realisasinya, dana tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada amprah.

Dinkes juga diduga marka up pengadaan 2 unit note book Tahun 2014. Harga 1 unit laptop dibanderol Rp24 juta. Selain itu, dugaan manipulasi pengadaan dan cetak biaya perjalanan dinas di setiap Puskesmas, dengan nominal rata-rata Rp25 juta.  Selanjutnya, dugaan korupsi pengadaan garasi kapal senilai Rp474 juta pada TA 2013. Padahal TA 2012 anggaran yang sama telah digelontorkan. (red)

Loading...