Alamak…, Sekretariat DPRD Padang Sidimpuan Dapat Nilai C

213

M24.CO | PADANG SIDIMPUAN – Sekertariat DPRD Padang Sidimpuan mendapat skor atau nilai C dari Pemerintah Pusat. Pemberian skor itu diberikan atas acuan Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, DPRD Padang Sidimpuan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perangkat Daerah untuk mengevaluasi skor Sekretariat Dewan yang memperoleh nilai C.

Wakil Ketua Pansus Marataman Siregar didampingi anggota pansus Mahmuddin Nasution mengatakan, banyak kejanggalan yang ditemukan dalam pemberian skor berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut dia, jika mengacu kepada peraturan maka Sekretariat Dewan seharusnya mendapatkan nilai B. Alasannya, anggota DPRD Padang Sidimpuan berjumlah 30 orang mendapatkan nilai 240.

Selanjutnya, ada 8 fraksi di DPRD, jumlah tersebut mendapatkan nilai 320, sehingga total nilai yang didapatkan sebanyak 560. Lebih lanjut dia mengatakan, jumlah 560 tersebut dikalikan dengan 1,1% untuk Pulau Sumatera sehingga totalnya 616. “Minimal skor untuk mendapatkan nilai B yaitu 601. Sedangkan sekretariat berdasarkan hitungan peraturan sudah melalui jumlah tersebut,” ujar anggota DPRD yang sudah 3 periode menjabat sebagai anggota DPRD itu.

Sementara itu, Mahmuddin Nasution kepada M24.CO,diruangannya Rabu (12/10) mengatakan, sebagai kota calon ibu kota Provinsi Sumatera Tenggara, minimal nilai perangkat daerahnya B.

Menurutnya, pemerintah harus segera mengkaji ulang pemberian skor tersebut karena DPRD Padang Sidimpuan sudah selayaknya dapat nilai B. Banyak SKPD yang ada di Kota Padang Sidimpuan yang harus dilebur sehingga layak mendapatkan nilai B. “Bukan hanya sekretariat, tapi perangkat kerja daerah lainnya harus dikaji ulang sehingga satuan perangkat daerah dapat nilai B,” tandasnya.

Dia menilai pemberian skor yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum sesuai dengan peraturan karena sejumlah perangkat daerah yang tidak selayaknya mendapatkan nilai B. Dia menduga dengan skor tersebut, ada indikasi pemerintah ingin mengurangi pelayanan ke masyarakat karena sengaja atau tidak sudah menetapkan nilai yang tidak pantas untuk Sekretariat Dewan.

“Dengan nilai itu maka pemerintah diduga sengaja menurunkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap mengatakan, pihaknya berjanji akan segera mengevaluasi pemberian skor itu.

“Saya ucapkan terima kasih atas koreksi itu. Saya pastikan akan membahasnya secepat mungkin,” katanya pada nota jawaban wali kota terhadap pandanganumumfraksi-fraksi DPRD Padangsidimpuan.(sabar)

 

Loading...