Bangunan Cukong Dibiarkan Makan DAS

Massa Sahabat Lingkungan Datangi Polres Siantar
 demoooM24.CO|SIANTAR
Bangunan yang berdiri di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar hingga kini tak juga dibongkar. Akibatnya, massa aktifis Sahabat Lingkungan (SaLing) mendatangi Polres kota itu, Jumat (25/11/2016).
Meskipun tak diijinkan masuk ke halaman kantor kepolisian itu, namun massa SaLing di bawah koordinator Nico Nathanael Sinaga tak lantas menyerah, dari pinggiran jalan aspal hitam itu mereka meneriakkan tuntutannya, agar penegak hukum menindak dan membongkar bangunan yang disebut-sebut milik “cukong” Kota Pematangsiantar itu.
Desakan massa ini semakin memuncak setelah mencermati sikap Pemko Pemtangsiantar yang mereka tuding diskriminatif dalam menegakkan peraturan di kota itu. “Ini merupakan sebuah perlakuan diskriminatif, ibarat istilah yang menyatakan, hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” teriak salah satu orator membacakan pernyataan sikapnya.
Mereka mencontohkan, baru-baru ini Pemko Pematangsiantar sangat tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dengan membongkar hunian/tempat tinggal milik rakyat kecil yang berdiri di bantaran sungai Toge, Jalan Nias Belakang, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan, dengan alasan pemukiman rakyat itu berdiri di atas DAS.
Dalam aksinya, Koordinator SaLing menegaskan, agar bangunan yang berada di Jalan Siantar-Prapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamtan Siantar Marimbun segera dibongkar. Alasan massa yang demo, bangunan itu berada di atas DAS.
Diakui, bangunan itu memang memiliki ijin mendurikan bangunan (IMB) yang diterbitkan tanggal 3 Maret 2015dengan bukti IMB No.648/73/IMB/BPPT/III/2015 atas nama Mahmud Cs. Dalam IMB itu juga diterangkan peta situasi batas isi bangunan, yaitu garis sempadan jalan adalah 20 meter dari as jalan dan garis sempadan bangunan adalah 12 meter dari as sungai.  
Akan tetapi sebut massa SaLing, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 38 tahun 2011 tentang Sungai, di Pasal 9 huruf (a) berbunyi “garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter.
Dalam PP itu juga diungkap, bahwa tidak mengenal istilah as sungai sebagaimana tercancum dalam IMB yang diterbitkan Pemko Pematangsiantar melalui Pelayanan Badan Perizinan Terpadu (BPPT) kepada Mahmud Cs, tapi yang ada dalam peraturan tentang sungai adalah Garis Sempadan yaitu Garis Maya di kiri dan kanan palung sungai sebagai batas perlindungan sungai.
Kenyataan yang didapat SaLing di lapangan, garis sempadan bangunan yang sejajaran sungai sudah melanggar ketentuan dimana sisi bangunan tersebut sudah melewati batas yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan, yaitu sepanjang 2 meter dimana jarak dari garis sempadan bangunan ke garis sempadan sungai hanya panjang 8 meter.
“Dengan urain ini, kami menyimpulkan, bahwa Mahfud CS selaku pemilik bangunan telah melanggar ketentuan IMB yang digunakannya, dan bangunan itu juga telah melanggar PP nomor 38 tahun 2011 sebagaiana diatur pada Pasal 9 huruf a,” tandas mereka dalam lembar pernyataan sikapnya.
Atas dasar  itu, mereka mendesak agar Pemko membongkar bangunan itu serta mencbut IMB nya. “Kepada Polres Siantar kita minta untuk mempercepat laporan pengaduan kami yang sudah kami buat, terkait dugaan pidana penyalahgunaan ijin yang dilakukan oleh Mahud Cs,” tukas mereka.(maris)
Tags:
Loading...
author
Manusia biasa, Murah Senyum dan Ramah. Tapi, Benci Lihat Ketidak Adilan.