Bawaslu: Perlu PKPU Khusus Pilkada Siantar Sebagai Dasar Hukum

M24.CO|Siantar
Meski belum menerima hasil putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi dari pihak terkait, Penjabat Walikota Pematangsiantar, Drs.Jumsadi Damanik SH,M.Hum  bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara, Syafrida Rasahan SH, berinisiatif melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), baru-baru ini. 

Konsultasi ini dimaksudkan agar Pilkada bisa segera digelar dan ada kepastian hukum atas penggunaan anggaran Pilkada Pematangsiantar yang tertunda sejak 9 Desember 2015 lalu. Mengingat saat ini, Pemko dan DPRD Pematangsiantar tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2016 serta Rancangan APBD 2017. Dengan demikian anggarannya bisa masuk dalam pembahasan PAPBD 2016. 

Kedatangan Pj Walikota dan Ketua Bawaslu Sumut didampingi Plt. Kepala Badan Kesbang Linmas Dra.Ruspina Siregar, Sekretaris Dinas Pendapatan Masni, SH dan Plt.Kabag Humas Jalatua Hasugian, diterima Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Drs.Syarifuddin,MM di ruang kerjanya, Kantor Kemendagri Jalan Veteran Jakarta. 

Menurut Pj Walikota, meskipun Pemko Pematangsiantar menyediakan dana yang cukup untuk pemungutan suara Pilkada tertunda, tetapi perlu ada regulasi baru sebagai dasar hukum untuk penggunaan anggaran tersebut.
“Kita tidak menginginkan adanya masalah dikemudian hari atas Pilkada Pematangsiantar, akibat tidak jelasnya dasar hukum penggunaan anggaran. Untuk itulah, kami berkonsultasi langsung ke Kemendagri, untuk mendapatkan kejelasan tentang regulasinya,”ujarnya. (Maris)
Loading...
author