Bupati Tapsel: e-Government Siap Layanan Masyarakat

184

MEDAN | TAPSEL

berbasis teknologi informasi (e-Government), membuat banyak kepala daerah di Indonesia ingin mengadopsinya. Baru baru ini 41 kepala daerah kabupaten/kota dari lima provinsi hadir di Surabaya menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan bersama implementasi e-government antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo di Balai Kota Surabaya, kemarin.

Kepala Daerah yang hadir yakni dari Provinsi Sumatera Utara (14 kabupaten/kota), Provinsi Sumatera Barat (10 kabupaten/kota), Provinsi Bengkulu (4 kabupaten), Provinsi Sulawesi Tengah (5 kabupaten) dan Provinsi Jawa Tengah (3 kabupaten). Kelima gubernur dari lima provinsi tersebut juga hadir serta staf dari kabupaten/kota yang membidangi perencanaan dan keuangan.

Bupati Tapsel Sahrul M Pasaribu melalui sekretaris Bappeda Ongku Muda Atas SE ketika di hubungi via seluler Minggu (02//10) di Surabaya mengatakan, bahwa dengan menerapkan sistem e Government ini akan memudahkan pelayanan pada masyarakat, pengelolaan dan pengawasan anggaran.

Hadir pada acara tersebut antara lain sekretaris Dagar Suinas Pendapatan Frananda, Kabag Pembangunan Yohanes, Kabag perlengkapan Sani, Irwansyah bagian programer dari Keuangan.

Lebih jauh di sampaikan Ongku Muda bahwa apa yang sudah di terapkan Pemkot Surabaya, akan kita adopsi dan kita sesuaikan nantinya dengan kondisi Tapanuli Selatan. “Tidak semuanya bisa langsung kita terapkan, karena program ini menyangkut IT yang harus di dukung jaringan internet keseluruh wilayah termasuk pedesaan. Tapi setidak tidaknya kita bisa terapkan secara Link ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kantor Camat” ucapnya optimis

Mengenai apa saja yang bisa di terapkan dalam waktu dekat ini, ia menggambarkan antara lain : e-Budgeting, Untuk menyusun sistem anggaran dilakukan dengan e-budgeting dengan cara mencantumkan berapa besar biaya perjalanan dinas, sampai kebutuhan straples di masing-masing SKPD.

Acuannya menggunakan SNI. Setiap dinas harus menggunakan e-budgeting dalam mengusulkan anggaran.

e-Project,Untuk membuat projek perencanaan menggunakan e-project planning misalnya apakah ada yang dikerjakan secara swakelola sampai kapan selesainya. Begitu ada jadwalnya, ada uangnya, Bupati/Walikota membuat kontrak kinerja dengan kepala dinas.

e-Controlling, Untuk mengetahui progress fisik masing-masing kegiatan setiap bulan, apakah sesuai e-project planning dan e-delivery atau tidak. Semua dikontrol setiap bulan melalui e-controling.

e-Performance, dimana pada akhir tahun ada e-performance, yakni kinerja masing-masing dinas. Membandingkan kinerja masing-masing antara planning dan realisasi, sehingga akan ketahuan performance-nya. Pada bagian akhir ia mengatakan bahwa dalam menerapkan e-Government ini, harus dilakukan pelatihan kepada pengelola anggaran di SKPD dan ketersediaan jaringan internet yang memadai agar bisa Link. (Sabar)

Loading...