Cemana Pak Wali, Bangunan di Jalan Serma Lian Kosong Makan DAS

dasM24.COl PADANGSIDIMPUAN

Fraksi Demokrat dan Hanura DPRD Kota Padangsidimpuan, meminta pemerintah setempat agar menertibkan bangunan di Jalan Serma Lian Kosong, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Alasannya, bangunan itu merusak Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padangsidimpuan Khoiruddin Nasution mengatakan, bangunan yang saat ini dipergunakan sebagai sarana fut sal tersebut sudah merusak tatanan DAS Sungai sangumpal bonang

Menurutnya, bangunan itu merusak aliran sungai SAGUMPAL BONANG yang berada dipusat kota Padang Sidempuan, sehingga mengakibatkan semakin mengecilnya aliran sungai itu, Dia menjelaskan, pemerintah seharusnya sejak awal sudah melakukan tindakan terhadap pembangunan bangunan itu, sehingga tidak merusak lingkungan.

“Sebagai bentuk keseriusan, kami sudah meminta pemerintah untuk mengevaluasi bangunan itu melalui pandangan fraksi pada rapat paripurna rancangan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan beberapa waktu yang lalu,”ujarnya.

Dia mengatakan, berdirinya bangunan tersebut sebagai bentuk kelalain pemerintah dalam mengawasi izin yang sudah dikeluarkan. Menurutnya, pemerintah terkesan melakukan pembiaran meski sudah menyalahi peraturan. Dia mengatakan, keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah perlu dipertanyakan, karena fakta di lapangan bangunan berdiri sudah merusak lingkungan.”Jangan mendatangkan manfaat tapi menghilangkan manfaat, untuk itu bangunan itu segera dibongar,”katanya.

Dia meminta kepada penegak hukum agar menindak oknum yang mengeluarkan IMB bangunan itu, karena tidak logika oknum yang mengeluarkan izin tersebut tidak mengetahaui kondisi lapangan.”Saya berharap ada tindakan dari penegak hukum, sehingga tidak ada lagi bangunan yang merusak sungai,”imbuhnya. Ditanya tentang adanya rancangan Perda tentang bangunan gedung, mantan aktivis mahasiswa tersebut menyambut positiv. Dia menilai, dengan adanya perda itu maka dapat mencegah berdirinya bangunan liar terutama di bantaran sungai.

Sementara itu, Ketua Fraksi Hanura DPRD Padangsidimpuan Marataman Siregar meminta agar pemerintah segera menginventarisir seluruh bangunan yang diduga menyalahi izin, karena selama ini pihaknya banyak mendapatkan laporan bangunan yang berdiri banyak yang menyalahi atau tidak memiliki izin.”Apabila perda tersebut disahkan, langkah awal yang akan dilakukan pemerintah dengan melakukan pendataan ulang terhadap bangunan baik yang menyalahi maupun tidak memiliki izin,”ujarnya.

Dia mengatakan, selain merusak lingkungan, keberadaan bangunan yang mengalahi izin dan tidak memiliki izin sudah banyak merugikan pemerintah dan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat meningkat dari sektor IMB, padahal setiap tahun banyak bangunan yang berdiri di Kota Padangsidimpuan.”Pembangunan terhambat akibat PAD tidak dapat ditingkatkan sehingga masyarakat dirugikan,”ujarnya. Dia berharap kepada pemerintah agar menindak tegas pelaku yang mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan izin atau tidak memiliki izin. (Sabar)

Loading...
author
Manusia biasa, Murah Senyum dan Ramah. Tapi, Benci Lihat Ketidak Adilan.