DBD di Medan Kian Mengkhawatirkan

DBD

DBD

Metro24.CO|MEDAN
Kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih sangat tinggi terjadi di Kota Medan. Bahkan, Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) mencatat, Kota Medan sebagai daerah tertinggi dengan penyakit ini, yakni sebanyak 1.165 orang penderita serta 5 diantaranya meninggal dunia.

Ketua Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKM) dr Delyuzar mengatakan, untuk menekan angka penyakit DBD ini, langkah yang paling efektif adalah dengan melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Namun untuk ini, ungkap Delyuzar, diperlukan kesadaran masyarakat untuk melakukannya.

Dalam, menciptakan kesadaran tersebut, sambung Delyuzar, peran serta Kepala Lingkungan (Kepling) dikelurahan sangat besar. Karena untuk melakukan PSN itu, masyarakat menurutnya perlu digerakkan.

“Kepling harus mengajak masyarakat melakukan PSN ini. Karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya, Selasa (18/10) di Medan.

Hal itu jelas Delyuzar, dikarenakan PSN itu harus dapat dilakukan setiap hari. Mengingat, di Kota Medan belakangan ini, hujan hampir selalu terjadi di setiap malam hari.

“DBD itu umumnya terjadi di daerah kumuh dan tidak ada kesadaran masyarakatnya. Apalagi saat ini musim hujan, sehingga akan banyak tercipta tampungan air,” jelasnya.

Untuk itu, tambah, Delyuzar, Dinas Kesehatan harus berkordinasi dengan pihak Kecamatan atau Desa. Dengan itu, selanjutnya, unsur pemerintahan dapat dengan rutin mengajak warga melakukan PSN guna menekan angka DBD tersebut.

“Dinas Kesehatan kan tidak bisa bekerja sendiri. Selain kepling, lurah, PKK, LKMD bahkan remaja mesjid pun harus ikut mengajak masyarakat dalam melaksanakan PSN,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, drg Usma Polita menyatakan, penyebab penyakit DBD bisa begitu tinggi di kota ini dikarenakan, jumlah penduduknya yang padat dan banyaknya bangunan tinggi, sehingga nyamuk Aedes Aegypti dapat dengan mudah berkembang biak. Disamping, sambung Usma, adanya faktor lain seperti prilaku masyarakat.

Untuk itu, Usma menyebutkan, hal yang paling efektif dapat dilakukan adalah dengan melakukan PSN. Seperti menguras dan menutup tempat penampungan air, serta menanam barang-barang bekas serentak yang berkesinambungan.

“Kita lakukan bersama masyarakat pemerintah dan swasta. Ketika sakit segara datangi Puskesmas terdekat dan laporkan untuk difoging. Selain itu diminta seluruh sarana pelayanan dapat melaporkan kasus DBD,” pungkasnya.

Sementara beberapa anggota komisi B DPRD Medan terkejut saat dikonfirmasi mengenai tingginya kasus DBD di Medan sebanyak 1.165 dan 5 Meninggal. Apalagi sampai ada yang meninggal.”Iya, Gawat ni ya,” ungkap Anggota Komis B DPRD Medan Rajuddin Sagala. Karenanya ia menilai ada tiga hal yang harus dilakukan segera Dinas Kesehatan Kota Medan yang dipimpin Usma Polita. “Pertama, dinkes Medan kurang maksimal mengatasi masalah DBD. Paling tidak laksanakan imbaun kepada masyarakat,” tukasnya. Kedua, dengan adannya korban meninggal, harus ada kerja nyata dinkes Medan yang selama ini kurang tanggap dengan keluhan masyarakat.

“Ketiga, maunya dinkes Medan cepat merespon. Segeralah bertindak,” tegasnya. Makanya, lanjut Rajuddin, pihaknya sangat perlu segera memanggil dinas kesehatan dalam rapat dengar pendapat. Begitupun, menurutnya, Kadinkes Medan masih perlu diberi kesempatan untuk berbuat mengatasi permasalahan DBD di Medan. “Kita beri kesempatan berbuat walaupun ada batasnya. Kita lihat apa komitmennya ke masyarakat. Kalau tidak juga, Wali Kota tau apa yang akan dilakukan apalagi ada espos media,” katanya.

Edward Hutabarat mengatakan selama ini laporan dari Dinas Kesehatan Medan yang masuk ke Komisi B DPRD Medan sangat bagus dalam penanganan DBD di ibu kota Provinsi Sumut ini. Namun kenyataannya seperti ini, Kepala Dinas Kesehatan Medan drg Usma Polita Nasution segera dipanggil.

Dalam hal ini, menurut Edward dari Fraksi PDI-P DPRD Medan, ada miss komunikasi antar Dinas Kesehatan Medan dengan Kecamatan, Lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling) se Kota Medan untuk memberantas DBD di wilayahnya masing-masing.

“Bisa saja di kecamatan, lurah dan keplingnya kurang pro aktif untuk mengajak warganya memberantas DBD. Kenapa saya mengatakan seperti ini karena camat, lurah dan kepling yang mengetahui wilayahnya,” ujarnya. (van)

Loading...