DPRD Medan Beri Tenggat MSDC Seminggu

M24.CO|MEDAN
Komisi A DPRD Medan memberi tenggat 1 minggu kepada pihak Medan Safety Driving Centre (MSDC), untuk menunjukkan izin operasional mereka. Dalam masa itu, Satlantas Polrestabes Medan diminta melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk tidak menggunakan sertifikat yang dikeluarkan MSDC.

Itu merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi A DPRD Medan dengan pihak Satlantas Polrestabes Medan yang dihadiri Kasatlantas T Rizal Maulana dan pimpinan MSDC , Romson Purba.

“Melalui rapat ini kami (DPRD-red) meminta kepada Kasatlantas Polrestabes Medan jangan dipakai lagi sertifikat yang dikeluarkan oleh MSDC. Karena, berdasarkan Sidak yang dilakukan kami menemukan banyak yang janggal mengenai sekolah mengemudi itu, memang masyarakat Medan terbebani dengan biaya mengurus SIM, ya Satlantas lah juga harus ditekankan agar tidak lagi memakai MSDC,” kata Ketua Komisi A Roby Barus.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Medan ini menambahkan, berdasarkan hasil rapat dengan pihak MSDC beberapa waktu lalu, biro jasa yang telah beroperasi sejak 2011 itu tidak mampu menunjukkan legalitas berupa segala perizinan atas keberadaannya. Mereka hanya punya izin kursus, sama seperti tempat latihan mengemudi lainnya.

“Atas dasar itu, Komisi A DPRD Medan mengindikasikan MSDC merupakan lembaga ilegal. Selain itu sebelum MSDC mampu menunjukkan legalitas yang dimiliki, harus berhenti beroperasi sementara. Kepada masyarakat juga diimbau untuk tidak mengurus sertifikat ke MSDC,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Wakil Ketua Komisi A Andi Lumban Gaol menjelaskan, jika dalam waktu satu minggu ke depan pihak MSDC tidak mampu menunjukkan legalitas berupa segala perizinan atas keberadaannya, maka Komisi A akan merekomendasikan agar MSDC ditutup operasionalnya karena dinilai illegal.

Sambung politisi PKPI Medan ini, keberadaan MSDC sebagai tempat pelatihan mengemudi yang mengeluarkan sertifikat untuk pengurusan SIM dinilai tidak layak mengeluarkan sertifikat. Sebab, banyak keluhan dari warga mengenai mahalnya biaya untuk akibat kewajiban bagi pemohon SIM untuk memiliki lisensi mengemudi dari tempat kursus mengemudi tersebut.

“Parahnya, hingga kasus ini mencuat pihak MSDC tidak pernah mampu menunjukkan legalitas keberadaannya,” tandasnya. (red)

Loading...
author