Inilah Fakta Dugaan Korupsi Kesbangpol Sidimpuan

375

M24.CO|SIDIMPUAN

Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP) akan Mendatangi polda Sumatera Utara dan Dan Melanjutkan unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu)  Rabu (12/10) Untuk mempertanyakan sudah sampai dimana penanganan kasus dugaan korupsi di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang ditangani Pihak polres kota Padangsidimpuan.

Ketua AMPP Feri Nofirman Tanjung, mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan melaksanakan aksi unjuk rasa ke Kejatisu di Medan karena banyaknya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan/program di Kantor Kesbangpol kota Padangsidimpuan dan  Mempertanyakan  kepihak polda sumut sudah sampai dimana pemeriksaan terhadap kakan kesbangpol kota Padangsidimpuan Sende Tua Hasibuan  yang dilakukan pihak polres kota Padangsidimpuan dan mereka juga akan melakukan aksi damai dengan  unjuk Rasa di Kejaksaan Tinggi Sumut untuk mengusut Dana kegiatan yang ditampung dalam APBD Kota Pdangsidimpuan TA 2015 dengan nomor rekening 5.2.20.09  yang berjumlah Rp1 miliar lebih.

Namun dalam pelaksanaanya, kegiatan tersebut hanya menghabiskan dana Rp240 juta. Dengan demikian, ada selisih dana sekitar Rp770 juta yang dikantongi oknum pejabat Pemko Padangsidimpuan.

Data ini mereka peroleh setelah melakukan investigasi secara mendalam. Dengan rincian, jumlah SD baik negeri maupun swasta yang tersebar di Padangsidimpuan berjumlah 94 sekolah.

Dari jumlah tersebut, hanya beberapa di antaranya yang didatangi tim sosialisasi. Program itu hanya ditujukan untuk murid kelas 6 SD yang diperkirakan hanya berjumlah 100 murid/sekolah.

Dalam pelaksanaan sosialisasi itu, peserta hanya diberikan snack, bukan makan siang. Peserta juga hanya mendapat alat tulis seadanya, ditambah pembicara satu orang dari Sat Narkoba Polres Padangsidimpuan.

Dari fakta tersebut, kegiatan tersebut hanya menghabiskan dana sekitar Rp240 juta dengan rincian.

Snack 94x100xRp6.000=Rp56,4 juta, alat tulis 94x100xRp10.000=Rp94 juta, honor pembicara 94xRp1.000.000=Rp94 juta.

“Jika ditambahkan semua, biaya yang dikeluarkan Pemko Padangsidimpuan hanya Rp240 juta lebih. Kalau tidak dikorup kemana selisih dana Rp770 juta itu,” ujarnya

Padahal peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat pada Kantor Kesbangpol pada tahun anggaran 2015. Kemudian, penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, serta sosialisasi tentang bahaya narkoba di tingkat SD.

“Itulah item-item kegiatan yang akan kita sampaikan ke Kejaksaan Tinggi Sumut. Supaya penegak hukum menyelidiki dan memeriksa oknum-oknum terkait  dalam kegiatan itu. Sebab, analisa kami banyak dugaan penyimpangan dalam kegiatan itu,” ujar Feri Nofirman Tanjung.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya kepada penegak hukum, agar  serius menangani  kasus dugaan penyimpangan tersebut. Alasannya, keseluruh kegiatan itu diduga telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah. “Jika ini tidak ditangani lebih lanjut, kami akan terus menyampaikan aspirasi ini kepada penegak hukum, baik Kejatisu maupun Poldasu,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris AMPP Awaluddin Harahap mengatakan, surat izin untuk menyampaikan aspirasi di Kejatisu sudah diterima. Mereka yang tergabung dalam AMPP akan turun menyampaikan dugaan penyelewengan itu ke pihak Kejatisu.

“Sudah kita terima surat izinnya. Hari Selasa (11/10) mendatang, berlangsung di Kejatisu. Harapan kita apa yang disampaikan itu bisa ditindaklanjuti. Jika tidak, kita akan terus datang untuk menyampaikan ini hingga penegak hukum bisa menyelidikinya,” pungkasnya. (Sabar)

Loading...