Kejatisu Tutup Kasus Dugaan Korupsi di Disbun Provsu, Bundelan Dokumen Dikembalikan

232

M24.CO|MEDAN

Penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menutup penyelidikan kasus dugaan korupsi program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut tahun 2011 yang melibatkan Plt Kadis Pertanian Sumut Azhar Harahap.

Informasi yang diperoleh, Selasa (11/10/2016) di Kejatisu menyebutkan, bundelan berkas yang sebelumnya diminta oleh penyidik pidsus Kejatisu dikembalikan penyidik kepada Azhar Harahap di Gian Supermarket Jalan AH Nasution Medan pada pekan lalu.

Berdasarkan surat nomor: R-324/N.2.1/Fd.1/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016 bersifar rahasia, Kejatisu memanggil Plt Kadis Pertanian Sumut Azhar Harahap untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Namun, pemanggilan tersebut tidak pernah dihadiri Plt Kadis Pertanian Sumut Azhar Harahap.

Selain kasus tersebut, Kejatisu juga memeriksa Azhar Harahap dalam kaitan kasus dugaan korupasi program peningkatan nilai tambah daya asing industri hilir pemasaran dan ekspor hasil pertanian tahun 2012. Pemeriksaan tersebut berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejati Sumut nomor: Print-12/N.2/Fd.2/Fd.1/02/2016 tertanggal 26 Februari 2016.

“Penanganan perkaranya aneh. Belum ada ditelaah, kasusnya sudah ditutup. Parahnya lagi, penyidik pidsus Kejatisu yang mengantarkan bundelan berkas kepada Azhar Harahap yang tempatnya sudah ditentukan pertemuannya di Giant Supermarket Jalan AH Nasution,” sebut Komisioner Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) Sumut, Hendra kepada wartawan, (11/10/2016) di Medan.

Ditutupnya penyelidikan dugaan korupsi program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan tersebut wajar dipertanyakan, apakah sudah sesuai petunjuk teknis atau tidak. “Jika dilihat dari penyerahan bundelan berkas kepada terperiksa, ditutupnya penyelidikan dalam kasus ini sangat kental sarat kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN),” tegasnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu Bobbi Sandri SH MH yang dikonfirmasi menyebutkan bundelan berkas kasus itu dikembalikan karena perkaranya tidak terbukti. (rel)

Loading...