Masyarakat Minta PT SMGP Segera Angkat Kaki dari Madina

M24.CO|Madina

Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus melakukan penolakan terhadap perusahan tambang panas Bumi, PT SMGP.

Penolakan masyarakat di sampaikan Aliansi Masyarakat Mandailing Peduli Sorik Marapi, (AMMPSM ) dengan mendatangi gedung DPRD Kab.Mandailing Natal, menuntut agar PT. SMGP segera angkat kaki dari Kab. Mandailing Natal karena dinilai tidak mengantongi izin, Kamis (6/10).

Massa yang tiba ke gedung DPRD Kab. Mandailing Natal pada pukul 12.00 WIB, dan langsung menyampaikan aspirasinya, dalam tuntutanya yang disampaikan kordinator aksi Hasan mengatakan, agar menghentikan aktivitas PT. SMGP karena sesuai dengan hasil rapat dengan pendapat (RDP) bahwa PT. SMGP menghentikan segala aktivitasnya hingga izin dan permasalahan lainya terpenuhi.

“Dan kita meminta pada Pemda dan aparat bersikap tegas terhadap perusahaan kerana telah beroperasi tampa izin, dan kita dari masyarakt mengutuk rencana pengambilan air oleh PT. SMGP yang saat ini telah membendung air di dua titik Desa Huta lombang dan di Desa Sibanggor Julu Kec. Puncak Sorik Marapi karena air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dan keperluan sehari-hari,” dalam orasinya.

Mereka juga meminta kepada pemerintah dan kepolisian agar segera membongkar bendungan yang telah dibuat oleh PT. SMGP untuk mengambil air masyarakat karena sejauh ini pembangunannya tidak pernah disetujui oleh masyarakat yang terkena dampak, kemudian kita mendukung penuh gugatan Pemkab Madina terhadap akuisisi saham yang melanggar Undang-Undang Panas bumi No:21 tahun 2014.

“Meminta pada Bupati Madina agar menertibkan izin lokasi, izin limbah, 12 M pemakaian air, izin B3 dan izin penggunaan jalan serta izin lainya,dan masyarakat lereng sorik Marapi tetap menolak kehadiran PT. SMGP di wilayah kami pengembangan panas bumi ini merupakan sumber bencana dan perusahaan KS Orka tidak jelas rekam jejaknya,” tegas  .

Menanggapi tuntutan masyarakat Lereng Sorik Marapi  tersebut, Wakil Ketua DPRD Madina, Zubeir Lubis mengatakan bahwa tuntutan masyarakat atas nama AMMPSM ini akan kita tindak lanjuti pada pemerintah Daerah dan pihak perusahaan, kita dari DPRD Madina akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Perusahaan terkait dengan tuntutan masyarakat.

Mendapat keterangan dari anggota DPRD Madina, massa langsung menggubarkan diri dan menunggu hasil dengan tertib dan massa berjanji akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak jika tuntutan ini tidak terealisasi. (Putra)

Loading...
author