Masyarakat Sumut Diajak ‘Habisi’ Pungli

pungliM24.CO|MEDAN
Kalangan Anggota DPRD Sumut sangat mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi yang telah menabuh gendrang perang untuk “menghabisi” segala bentuk Pungli (pungutan liar) di bumi Indonesia, yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum maupun aparatur pemerintah.

Sehingga diharapkan kepada semua pihak di Sumut untuk mendukung gebrakan tersebut.

Hal itu diungkapkan Bendahara F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, anggota FP Golkar Janter Sirait, SE dan anggota FP Gerindra Eveready Sitorus kepada wartawan, kemarin di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, kemarin menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang terus mengigatkan agar jangan lagi coba-coba melakukan Pungli di segala sektor.

“Komitmen Presiden Jokowi untuk menghabisi segala bentuk Pungli di segala sektor di instansi pemerintah maupun penegak hukum harus didukung secara penuh, karena Pungli itu penyebab rusaknya mental manusia menjadi mental korup serta hancurnya sendi-sendi perekonomian bangsa ini,” ujar Baskami Ginting.

Berkaitan dengan itu, tandas Baskami, instruksi Presiden Jokowi ini harus segera diterjemahkan oleh aparat hukum maupun pemerintahan di Sumut, untuk membersihkan segala bentuk Pungli di segala bidang, jangan sampai daerah ini terus menjadi sorotan dan masuk propinsi terpungli di Indonesia.

“Pungli yang merajalela terjadi dihampir semua lini tidak hanya merugikan negara tapi juga meresahkan rakyat, sehingga gebrakan Jokowi ini merupakan angin segar bagi masyarakat, karena hal ini telah lama ditunggu-tunggu masyarakat. Jika tidak sekarang, kapan lagi pungli bisa ditumpas,” tambah Janter Sirait.

Ditambahkan Janter yang kini angota Komisi E DPRD Sumut itu, pungutan liar adalah peneriman uang yang dilakukan oknum tertentu dari seseorang/badan hukum tanpa payung hukum yang jelas atau menerima uang diatas tarif yang sudah ditentukan.

“Pungli yang dilakukan oknum dalam lembaga pemerintah, jelas sudah melanggar hukum, kecuali pungutan itu dilakukan secara legal dan punya payung hukumnya,” tandasnya.

Jika praktek pungli dibiarkan berlangsung lama, anggota dewan dari Dapil (daerah pemilihan) Sumut X meliputi Pematangsiantar dan Simalungun ini kuatir, akan menjadi kebiasan yang dibenarkan atau dilegalkan.

Padahal pungli tersebut suatu saat bisa menjadi salah satu penyebab biaya ekonomi tinggi dan sulit dipertanggung jawabkan dalam perkiraan biaya atau cost.

Janter Sirait dan Eveready juga meastikan, rakyat akan mendukung sepenuhnya kebijakan strategis yang disiapkan Presiden Jokowi dalam mereformasi hukum termasuk pemberantasan Pungli, baik ditingkat pusat maupun daerah-daerah, terutama terhadap pengurusan SIM, STNK, SKCT, IMB, perijinan, ekspor/import, dweeling time, sertifikat tanah, pasport, KTP, akte, kartu keluarga, juga biaya speksi/uji kir alat transportasi darat laut dan bentuk pungli lainya yang dilakukan masyarakat.

“Kita berharap pemerintah senantiasa berihtiar memperbaiki sistim yang ada, sehingga Pungli diakibatkan interaksi dapat dieliminir menjadi terhapus. Penindakan yang tegas tanpa pilih bulu harus dilakukan yakni dihukum dan dipecat dari kedinasan bagi oknum aparat negara yang melakukan pungli. (red)

Loading...
author
Not Cool, Not Handsome, Not Rich, Not Famous too... Just the Sinner's wanna try to be nice MAN