Dianggap Lambat, Dewan Soroti Pemberian SK Pinjam Kios Buku Bekas

MEDAN | DPRD Medan menyoroti lambatnya pemberian surat keputusan (SK) pinjam pakai kios bagi pedagang buku oleh Pemerintah Kota Medan. Padahal komitmen ini sebelumnya sudah disepakati bersama antara pedagang dan Pemko Medan, di Mapolrestabes Kota Medan. “Wali Kota Medan kami harapkan segera penuhi tuntutan pedagang buku bekas agar kedepan mereka mempunyai legal standing,” kata Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan.

Menurut Boydo, keterlambatan pemberian SK pinjam pakai kios ini lantaran baru saja pengukuhan pejabat eselon II pada perangkat daerah yang baru. Atas dasar ini, ia pun berencana memfasilitasi pedagang dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukinan dan Penataan Ruang Kota Medan. “Saya akan coba hubungi kadis atau sekretarisnya, agar tuntutan pedagang ini cepat diakomodir Pemko,” katanya.

Disamping permasalahan itu, pihaknya akan coba mengusulkan agar pengelolaan pedagang buku ini dapat diakomodir instansi Pemko Medan lainnya. Sebab sesuai kewenangan pada PP.18/2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang, tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut.

“Apakah nanti PD Pasar, atau Dinas Pariwisata karena mereka bagian dari pelestarian cagar budaya, ini yang coba kami usulkan. Ini penting agar kelangsungan hidup pedagang buku terus terjaga. Di satu sisi menjadi nilai-nilai sejarah bagi Kota Medan,” katanya.

Saat meninjau kios pedagang buku bekas Lapangan Merdeka, politisi PDI Perjuangan ini sebelumnya mengharapkan, kepada para pedagang untuk tidak lagi berpolemik terkait kios yang telah disiapkan untuk menampung pedagang buku agar dipergunakan sebagai lokasi berjualan. Kesempatan itu Boydo juga tampak memberi angin segar kepada para pedagang. Di mana, pihaknya berjanji akan memperjuangkan penambahan anggaran di Perubahan APBD 2017 yang akan dipergunakan untuk mempercantik kios dan menjadikan lapak jualan di sisi timur Lapangan Merdeka tersebut, menjadi tempat yang indah dan representatif bagi konsumen yang akan datang ke lokasi tersebut.

“Kita akan memperjuangkan penambahan anggaran di tahun ini agar dipergunakan untuk renovasi kios bagi para pedagang buku sehingga ke depannya lokasi ini akan jadi ikon kota Medan,” kata Boydo.

Diberitakan sebelumnya, sejak satu minggu pindah ke sisi timur Lapangan Merdeka, Jalan Stasiun Kereta Api Medan, pedagang buku bekas mengaku belum diberikan aspek legalitas berupa surat pinjam pakai kios dari Pemerintah Kota Medan.

Ketua Persatuan Pedagang Buku Lapangan Merdeka (P2BLM), Nelson Marpaung mengatakan, sampai kini pedagang belum ada terima surat keputusan (SK) pinjam pakai kios disisi timur Lapangan Merdeka. “Ya, belum ada. Sampai hari ini kami belum terima suratnya,” ujarnya, Minggu (29/1).

Dia mengungkapkan jangankan SK pinjam pakai kios, pendataan ataupun verifikasi pedagang yang sudah pindah ke sana pun, belum ada dilakukan. “Didata saja pun kami belum ada. Dinas Perumahan dan Pemukiman (sekarang Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Red), belum ada lakukan pendataan apapun,” ungkapnya.

Nelson menyebutkan, pendataan yang belum dilakukan tersebut dikarenakan pengukuhan pejabat eselon II baru saja dilakukan. Oleh karenanya, dia menilai, hal tersebut baru akan dilakukan pada hari ini. “Mungkin saja karena baru dilantik pejabat eselon II pada Jumat kemarin. Jadi pejabatnya belum fokus untuk bekerja. Bisa jadi besok (Senin) sudah berjalan,” katanya.

Kondisi serupa juga dialami Persatuan Pedagang Buku Pegadaian, yang sejak pekan lalu pindah ke sisi timur Lapangan Merdeka. “Kita jadi terombang-ambing kalau begini. Katanya SK pinjam pakai itu diberikan setelah kita menempati lokasi ini,” kata Donald Sitorus, Ketua Persatuan Pedagang Buku Pegadaian. (red)

Loading...
author