KORPRI Dihapus Dalam Draft Ranperda Perangkat Daerah

KORPRI Dihapus Dalam Draft Ranperda Perangkat Daerah

KORPRI Dihapus Dalam Draft Ranperda Perangkat Daerah

M24.CO|MEDAN
Panitia khusus (Pansus) pembentukan dan susunan perangkat daerah DPRD Medan kembali menghapus salah satu pendukung perangkat daerah yakni pada sekretariat dewan pengurus KORPRI. Hal itu dilakukan mengacu kepada surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 188/3775/SJ tentang penyusunan peraturan daerah (Perda) perangkat daerah.

“Itu dimungkinkan kita hapus, dikarenakan tak ada aturan pendukung yang mengatur keberadaan sekretariatan dewan pengurus KORPRI pada PP No 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah,” kata Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah.

Dia melanjutkan, bahwa pihak badan organisasi tata laksana (Ortala) Pemko Medan menguatkan keberadaan sekretariatan dewan pengurus KORPRI melalui surat edaran dari Dewan Pengurus KORPRI pusat itu tidak menjadi dasar, karena peraturan pemerintah sendiri tidak mengatur itu.

“Kita tanyakan apa dasarnya, kalau yang ada hanya surat edaran dari dewan pengurus KORPRI pusat, bukan di sini mekanismenya, kita serius. Sebuah pasal tanpa aturan kita akan diminta pertanggungajawabannya,” ungkapnya.

Sikap tegas juga disampaikan anggota pansus Andi Lumbangaol bahwa sebuah ketentuan yang diatur harus ada konsederannya. “Bila tiba-tiba masuk, konsederannya tidak ada, apa dasar hukumnya?” kata dia. (red)

Loading...