Mulia Asri Rambe: Ada Kesan Pemborosan dan Bernuansa “Pesanan” di Susunan Perangkat Daerah

Mulia Asri Rambe

Mulia Asri Rambe

M24.CO|MEDAN

Anggota DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe mempertanyakan naskah pendukung pengusulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) pembentukan dan susunan perangkat daerah berupa naskah akademik yang disampaikan kepada pihaknya karena sangat berbeda dengan Ranperda yang disuguhkan dari Provinsi Sumatera Utara (PP nomor 18 tahun 2016).

“Kita permasalahkan itu, kenapa naskah akademik yang disampaikan ke Bapperda (Badan Pembentukan Perda DPRD Medan) berbeda dengan Ranperda yang disuguhkan provinsi,” kata Mulia.

Menurutnya, perbedaan Ranperda itu ada beberapa SKPD yang tipenya tidak sama. Hal ini tentunya akan ada penambahan dan pengurangan personel, seperti tipe C untuk posisi kabid (kepala bidang) tercatat ada dua, sedang tipe B kabid ada tiga, padahal belum tentu ada ke sana.

“Itulah gunanya pembahasan ini, dasar dari Pemprov itu tak serta merta diterima. Apalagi, Pansus (panitia khusus) baru dari Mendagri untuk berkordinasi tentang masalah naskah akademik yang kita nilai tak sesuai ini,” ujar anggota Pansus Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DPRD Kota Medan ini.

Lebih lanjut, pria yang biasa disapa Bayek ini tidak menampik, bahwa pengajuan Ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah oleh Pemko Medan ada pemborosan dan kental nuansa “pesanan”.

Sebab, pengajuan untuk terbentuknya 28 Dinas dan 5 Badan oleh Pemko Medan sangat tidak tepat dan kesannya hanya balas jasa untuk menjadikan sejumlah oknum sebagai pejabat di jajaran Pemko Medan.

“Ini sangat bertolak belakangn dengan efisiensi anggaran yang diamanatkan PP No. 18 tahun 2016. Kalau sempat terbentuk 33 SKPD di Pemko Medan, itukan pemborosan anggaran. Kita mau Pemko Medan itu minim struktur tapi kaya kinerja, bukan sebaliknya kaya struktur minim kinerja,” ungkapnya. (red)

Loading...